KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyoroti lambatnya serapan belanja Pemerintah Daerah (Pemda), hingga hanya menumpuk di perbankan yang mencapai Rp 223,11 triliun per Agustus 2025. 

Prima menyebut fenomena ini merupakan masalah lama yang berulang dari tahun ke tahun.

"Ini sudah masalah lama (belanja lambat). Jadi, kalau kita lihat sebetulnya hampir sama dengan yang di pusat. Itu bahkan kalau saya lihat modusnya dari tahun ke tahun," ungkap Prima kepada awak media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

Prima menjelaskan, umumnya, perencanaan dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) biasanya baru dilakukan sekitar bulan September-Oktober pada tahun sebelumnya di 2024. 

Baca Juga: Dana Pemda Ratusan Triliun Mengendap di Bank, Belanja Daerah Masih Seret

Kemudian dari situ, mereka baru mulai berkontrak, itu biasanya baru dimulai sekitar bulan April. Kemudian, direalisasi biasanya mulai cepat di tiga bulan terakhir.

"Dari situ, kontrak-kontrak baru mulai berjalan sekitar April. Realisasi belanja umumnya baru cepat di tiga bulan terakhir,” jelas Prima di Jakarta.

Pola tersebut menurut Prima membuat dana kas daerah terakumulasi di perbankan atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga terlihat saldo jumbo pada pertengahan tahun. Prima menyebut, dari posisi Rp 223,11 triliun per Agustus 2025, saldo kas daerah biasanya akan turun signifikan di akhir tahun. 

Baca Juga: Kurang Perencanaan Matang, Dinilai Jadi Biang Kerok Penyerapan Belanja Pemda Lamban

"Tapi nanti pada saat akhir tahun, ini akan menuju kepada angka Rp 95 triliun sampai Rp 100 triliun,” ujarnya.

Prima menambahkan, sebagian besar dana kas daerah sudah memiliki peruntukan, termasuk untuk pembayaran program atau kontrak yang sedang berjalan. 

“Begitu waktunya bayar, nanti dibayarkan. Walaupun memang ada juga daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan anggarannya dengan optimal, sehingga uangnya hanya nonkrong (mengendap di bank) di situ aja,” katanya.

Menurutnya, tantangan utama bagi Pemda adalah mempercepat siklus belanja agar saldo kas tidak tampak menumpuk di pertengahan tahun. 

“Kalau daerah bisa mempercepat, saldo kas akan terlihat lebih baik jadi tidak kelihatan tinggi,” pungkas Prima.

Baca Juga: Realisasi Belanja Pemda Hingga September 2025 Lebih Lambat, Imbas Efisiensi?

Selanjutnya: Prospek Bisnis Mobil Listrik Sinar Eka (ERAL) Dinilai Menjanjikan, Ini Saran Analis

Menarik Dibaca: Penganan Donat Diburu, Ini Resep Labu Creamy Juara yang Guilty-Free

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News