KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan membuka dialog terkait rencana pemekaran wilayah Papua.

Asal tahu saja, sebelumnya Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak rencana pemekaran tersebut. Sementara sebagian masyarakat meminta pemekaran dapat segera dilakukan.

"Ini kan aspirasi dari bawah, kita tangkap aspirasi itu. Kalau nanti ada pro dan kontra itu biasa. Tapi kita akan bangun komunikasi lagi sehingga kita mendapatkan kebulatan yang dominan seperti apa. Itu masih perlu kajian," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (1/11).

Asal tahu saja sebelumnya pemerintah menerima aspirasi pemekaran wilayah Papua. Hal itu diterima saat kunjungan kerja presiden ke Papua.

Baca Juga: Jokowi janjikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua

Ada tujuh wilayah adat yang meminta pemekaran. Namun Tito bilang pemerintah hanya akan memfasiltasi pemekaran dua daerah terlebih dahulu.

Satu yang sudah siap adalah Papua Selatan yang berpusat di Merauke. Daerah tersebut sudah siap untuk dimekarkan dan telah disetujui oleh gubernur.

Sementara itu daerah Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah akan dicoba untuk digabungkan. Walau pun idealnya ada lima provinsi baru yang diminta.

"Idealnya lagi lima, tapi anggarannya tidak cukup. Kemudian kita melakukan bertahap," terang Tito.

Pemekaran di wilayah Papua menurut Tito melihat situasi nasional. Oleh karena itu pemekaran bersifat khusus dan tidak membuka moratorium pemekaran yang sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: 9 tuntutan tokoh-tokoh Papua kepada Presiden Jokowi

Pemekaran di wilayah Papua didasari oleh percepatan pembangunan di Papua. Percepatan pembangunan akan berdampak pada ekonomi yang menurunkan tingkat kekerasan.

"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen, kemudian data lapangan," jelas Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi