KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menolak mentah-mentah jika dirinya dinilai memiliki pengaruh politik terhadap perusahaan batubara yang dimilikinya, PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

"Ngga ada, kalau ada ya ditindak aja. Saya pun ditindak kalau saya salah," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/12). Luhut pun mengaku bahwa dirinya memang memiliki bisnis di bidang batubara. Tapi, perusahaanya itu adalah perusahaan terbuka.

"Surat-suratnya bisa dilihat kan publik company. Semuanya bisa dilihat," tambah dia. Pun terkait isu lingkungan yang dialami perusahaannya juga, Luhut bilang tidak ada terkait soal itu. "Kan ngga bisa publik company kalau masih ada masalah lingkungan. Bisa ngga? Itu aja sih," tutur dia.

Adapun saat ini dirinya sudah tidak cukup andil besar dalam mengurus perusahaannya. Tak hanya itu, Luhut juga menyampaikan, selama menjadi pejabat empat tahun dirinya tidak pernah ikut bisnis di luar bisnis yang telah dimilikinya. Alasannya, hal itu sudah menjadi conflict of interest. 

"Pasti anak buah saya tau dong, kalau saya ikut bisnis sana sini di luar bisnis saya yang sudah ada. Masa saya ngga malu sudah tua begini, malu dong, sudah kerja sama saya lantas saya cerita bohong. Itu kan masalah dignity," lanjut Luhut.

Sekadar tahu saja, dugaan korupsi politik Luhut terhadap perusahaannya ini berdasarkan Laporan yang bertajuk “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara”dari Auriga, Greenpeace, ICW, dan Jatam.

Dikutip dari laman resmi Greenpeace, mereka mengungkap bagaimana elite politik atau politically exposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara.

"Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara, contohnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membawahi sektor pertambangan dan energi, merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera," tulis dia, Senin (17/13).

Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU. Beberapa politically-exposed persons (PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.

“Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi,” kata Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .