JAKARTA.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan menanggapi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Pemilu Presiden 2014 seperti pemilu di negara fasis, totaliter, dan komunis. KPU akan merespons tudingan tersebut dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Idha Budiarti di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Jakarta, Kamis (7/8).

"Statement Prabowo itu sudah diterjemahkan kuasa hukum melalui permohonannya. Nantilah saatnya kami respons sesuai dengan argumentasi kuasa hukum Prabowo yang dituangkan dalam permohonan," kata dia.

Ida mengatakan, sejak awal pihaknya menyadari adanya potensi gugatan dari pasangan yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi nasional pada 22 Juli lalu. Pihaknya juga sudah memiliki data yang siap dibawa ke pengadilan.

Terkait dengan tudingan adanya kecurangan pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif, Ida meminta tim Prabowo-Hatta membuktikan hal tersebut. Dia membantah pihaknya melakukan kecurangan.

"Bagaimana terstrukturnya itu kan berarti menggunakan perangkat kekuasaan. Sistemik itu mendesain dan mengonstruksi. Masif itu cakupan wilayahnya ada. Pemohon silakan membuktikan. Kami tak pernah melakukan," tandas dia.

Prabowo menuding adanya praktik penyimpangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Ia tidak terima dirinya tidak mendapat suara sama sekali di ratusan TPS. (Rahmat Fiansyah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia