Tak pelak, realisasi dari wacana pemberian insentif oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia (BI) yang terdapat dalam Perpu tersebut kian dinantikan.Pasal 20 Perpu JPSK menyebutkan, pemerintah dan BI dapat memberikan insentif dan atau fasilitas dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah likuiditas dan atau solvabilitas bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKPBB) yang berdampak sistemik yang dilakukan oleh sektor privat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.