JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk menjadi undang-undang (UU) setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7) malam hingga Jumat (21/7).

Keputusan diambil setelah sebagian empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu presidential threshold 0%, melakukan aksi walk out.

Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20%-25%, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.

Paket A terdiri dari presidential threshold 20% kursi atau 25% suara nasional, parliamentary threshold 4%, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara sainte lague murni, dan jumlah kursi per daerah pemilihan 3-10.

Sementara opsi paket B yakni presidential threshold 0%, parliamentary threshold 4%, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara kuota hare, dan jumlah kursi per daerah pemilihan 3-10 masih menginginkan musyawarah mufakat.

Opsi lainnya dimunculkan yakni Opsi C. Opsi C mencakup presidential threshold 10%-15%, parliamentary threshold 4%, sistem pemilu terbuka, jumlah kursi per daerah pemilihan 3-10, dan metode konversi suara kuota hare.

(Bayu Galih)

Berita ini telah ditayangkan di Kompas.com dengan judul: Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini