KONTAN.CO.ID - BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengidentifikasi sebanyak 8.163 entitas perusahaan multinasional yang masuk dalam cakupan penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif pajak efektif minimum 15%.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, dari total populasi tersebut, sebanyak 37 entitas induk dan 1.721 entitas anak merupakan wajib pajak dalam negeri. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri, terdapat 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.

Data tersebut mengacu pada Country-by-Country Report tahun 2023. Perusahaan yang masuk dalam cakupan GMT merupakan bagian dari grup multinasional dengan pendapatan konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun.

Baca Juga: DJP Hapus 100% Sanksi Administratif, Wajib Pajak Bisa Betulkan SPT hingga Akhir 2026

"Jadi, kami sudah mendeteksi wajib pajak yang omzet grupnya di atas 750 juta euro per tahun. Wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk ada 37, kemudian anak usaha ada 1.721. Kemudian wajib pajak entitas luar negeri yang merupakan entitas induk ada 1.717 dan anak usahanya ada 4.688," ujar Bimo dalam agenda Media Gathering DJP di Bogor, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Sebagai tahap awal implementasi, DJP telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak usaha dari grup perusahaan multinasional yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia.

Bimo menjelaskan, ke-78 wajib pajak tersebut telah mendaftarkan diri secara sukarela melalui mekanisme self-assessment sebagai wajib pajak yang tercakup dalam ketentuan pajak minimum global.

Selanjutnya, mereka wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) khusus serta Global Information Return (GIR).

Baca Juga: Prabowo Minta Pabrik Pakan Ternak BUMN Dipercepat, Ini Target Pemerintah

Standar pengisian dan pengungkapan informasi tersebut telah diselaraskan antara Indonesia dan negara mitra tempat perusahaan induk berada. Ketentuan serupa juga berlaku apabila Indonesia menjadi negara tempat entitas induk perusahaan berada.

Bimo mengatakan, Indonesia mulai menerapkan pemajakan minimum global pada September 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen perpajakan internasional untuk mengenakan tarif pajak efektif minimum 15% kepada perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria pendapatan konsolidasi grup di atas 750 juta euro per tahun.

Menurut Bimo, Indonesia bukan sekadar mengikuti kesepakatan perpajakan global, tetapi juga turut mendorong penerapannya.

Salah satunya melalui Presidensi G20 Indonesia pada 2022, ketika pemerintah mencanangkan adopsi Pilar Dua (Pillar Two).

Baca Juga: Kementerian Transmigrasi Serahkan 2.270 Sertifikat Tanah kepada Transmigran

Ia menegaskan, penerapan GMT tidak hanya menyangkut aspek teknis perpajakan lintas yurisdiksi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi negara, wajib pajak, dan masyarakat.

Bimo menilai, perusahaan multinasional yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar domestik Indonesia sudah semestinya memberikan kontribusi yang adil terhadap pembangunan nasional.

Menurutnya, pertumbuhan investasi juga perlu ditopang oleh kualitas tenaga kerja, pendidikan, reformasi regulasi, serta kepastian hukum atas kepemilikan faktor-faktor produksi.

"Tidak mungkin investasi itu bertumbuh di ladang yang tenaga kerjanya tidak cakep, di ladang yang tenaga kerjanya tidak dididik dengan baik. Tidak mungkin investasi tumbuh di ladang yang regulatory reform-nya tidak berjalan dengan baik, tanah-tanahnya tidak ada kepastian hukum terhadap pemilikan faktor produksi yang baik," jelasnya.

Di sisi lain, Bimo menyebut tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin membaik.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Per Oktober Capai Rp 1.796,8 Triliun, Target Kurang Rp 514 Triliun

Karena itu, penerapan GMT diharapkan dapat menciptakan kesetaraan iklim usaha antara pelaku usaha domestik dan perusahaan multinasional.

Melalui kebijakan tersebut, perusahaan multinasional diharapkan tidak lagi memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pajaknya.

Bimo membandingkan tarif pajak bagi pelaku usaha domestik dengan kewajiban pajak minimum perusahaan multinasional.

Ia menyebut pelaku usaha dengan omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 0,5% dari omzet.

Sementara itu, perusahaan multinasional yang masuk dalam cakupan GMT dikenakan pajak dengan tarif efektif minimum 15%.

"Kalau kita lihat dari tarif, tarif kita untuk UMKM, pelaku usaha Rp 500 juta sampai Rp 4,8 miliar setahun itu 0,5%. Sementara hak pemajakan kita untuk multinational corporation yang ada entitas induk maupun entitas anak perusahaan di Indonesia, kita akan mengambil 15% dari minimum," katanya.

Baca Juga: Kualitas SDM Lokal Menjadi Penopang Daya Saing Wisata Labuan Bajo

Lebih lanjut, Bimo mengatakan penerapan GMT juga menjadi instrumen untuk menjaga kedaulatan fiskal Indonesia.

Pemerintah ingin memastikan nilai tambah ekonomi yang tercipta di dalam negeri dapat memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara dan kepentingan masyarakat.

Penerimaan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas layanan kesehatan hingga wilayah terpencil, serta membiayai pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.

Selain itu, GMT dirancang untuk mencegah persaingan penurunan tarif pajak antarnegara atau race to the bottom, serta praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS).

Penerapan pajak minimum global juga diharapkan dapat mengoptimalkan hak pemajakan negara atas aktivitas ekonomi yang semakin terdistribusi secara digital.

Baca Juga: Kalah dari Vietnam, Biaya Produksi di Indonesia Disebut Dua Kali Lebih Mahal

Adapun kerangka kebijakan GMT terdiri dari tiga mekanisme utama, yakni Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Profits Rule (UTPR), dan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT).

"Global Minimum Tax ini diterapkan untuk mencegah race to the bottom, base erosion profit shifting, selain juga untuk mengambil hak dari ekonomi yang semakin terdistribusi secara digital dan mengurangi kompetisi tarif PPh badan yang tidak sehat," ungkap Bimo.

Bimo menegaskan, DJP akan terus mengawal kepatuhan perusahaan multinasional sekaligus menjaga penerimaan negara di tengah lanskap perpajakan internasional yang semakin terintegrasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kepentingan penerimaan Indonesia dalam persaingan perpajakan internasional sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News