JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertindak tegas terhadap pengusaha di sektor perikanan dan kelautan. DJP harus menjatuhkan sanksi tegas bagi pengusaha perikanan dan kelautan yang tak patuh pajak.Menurut Sri, pembangkangan pengusaha perikanan dan kelautan terhadap pajak sudah kelewatan. Terbukti, dari minimnya setoran pajak yang tak sesuai dengan potensi bisnis perikanan dan kelautan.Sri Mulyani menyatakan kontribusi pajak sektor perikanan tahun 2015 hanya 0,35% dari tax ratio yang ada, atau senilai Rp 986,1 miliar. Hasil ini tidak naik banyak dari tahun 2014 yang hanya menyumbang 0,32% atau senilai Rp 795,2 miliar. "Kalau sektor perikanan hanya berikan Rp 986 miliar menurut saya ya kebangetan," kata Sri Mulyani, saat menjadi pembicara di seminar optimalisasi pajak sektor perikanan dan kelautan, Selasa (14/3).
DJP diminta segel pengusaha perikanan
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertindak tegas terhadap pengusaha di sektor perikanan dan kelautan. DJP harus menjatuhkan sanksi tegas bagi pengusaha perikanan dan kelautan yang tak patuh pajak.Menurut Sri, pembangkangan pengusaha perikanan dan kelautan terhadap pajak sudah kelewatan. Terbukti, dari minimnya setoran pajak yang tak sesuai dengan potensi bisnis perikanan dan kelautan.Sri Mulyani menyatakan kontribusi pajak sektor perikanan tahun 2015 hanya 0,35% dari tax ratio yang ada, atau senilai Rp 986,1 miliar. Hasil ini tidak naik banyak dari tahun 2014 yang hanya menyumbang 0,32% atau senilai Rp 795,2 miliar. "Kalau sektor perikanan hanya berikan Rp 986 miliar menurut saya ya kebangetan," kata Sri Mulyani, saat menjadi pembicara di seminar optimalisasi pajak sektor perikanan dan kelautan, Selasa (14/3).