KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital.

Direktur Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa Menteri Keuangan dapat memiliki kewenangan untuk memblokir akses digital bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar negeri yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.

Nantinya, pencabutan blokir akses tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Baca Juga: Ditjen Pajak Siapkan Skema Cooperative Compliance untuk Perusahaan Besar Mulai 2026

Hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang tengah disiapkan pemerintah.

"Bahwa Menteri Keuangan bisa meminta kepada Komdigi, kalau nggak comply, aksesnya diblokir. Waduh, ngeri ya. Ini PMK-nya sedang kita selesaikan," ujar Hestu dalam acara Kupas Tuntas Perpajakan Ekonomi Digital, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga: Data E-Wallet Hingga Mata Uang Digital Bakal Masuk Radar Pajak Mulai 2026

Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan dasar hukum yang diatur melalui Pasal 32 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Pasal itu memberi kewenangan luas kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pihak lain dalam proses pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

"Pihak lain ditunjuk, pihak lainnya siapa? Siapa aja. Yang terlibat langsung maupun nggak langsung, atau hanya memfasilitasi. Bisa saja nanti bank, sebagai sarana pembayaran, media pembayaran. Bisa aja nanti siapapun," katanya.

Baca Juga: Purbaya Sudah Kumpulkan Rp 8 Triliun dari Ratusan Pengemplang Pajak Besar

Selanjutnya: Purbaya Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Bantah Cap Kota Hantu dari Media Asing

Menarik Dibaca: Hasil Riset 40% Keluarga Terkena Flu di Akhir Tahun, Ini Cara Cegahnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News