KONTAN.CO.ID - BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penghapusan sanksi administratif sebesar 100% bagi wajib pajak orang pribadi yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 sebelum 31 Desember 2026.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong pajak dari pelaporan SPT Tahunan 2025.

Namun, untuk memperoleh penghapusan sanksi tersebut, wajib pajak harus membetulkan SPT sekaligus melunasi kekurangan pembayaran pajak paling lambat 31 Desember 2026.

Baca Juga: Prabowo Minta Pabrik Pakan Ternak BUMN Dipercepat, Ini Target Pemerintah

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, penghapusan sanksi tersebut berlaku atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi ini timbul akibat adanya kekurangan pembayaran pajak setelah wajib pajak melakukan pembetulan SPT.

"Itu masuk Pasal 8 ayat 2 UU KUP karena dia memiliki tambahan pembayaran. Dia masuk ke klaster pengawasan," kata Inge dalam agenda Media Gathering DJP, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Sebelumnya, DJP menemukan indikasi penghapusan bukti potong pajak oleh sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi.

Namun, DJP hanya mengirimkan surat elektronik atau email blast berisi imbauan kepada 475.698 wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, email tersebut dikirimkan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki bukti potong nonfinal berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit, tetapi terindikasi tidak mencantumkan bukti potong tersebut dalam SPT Tahunan 2025. Nilai PPh dalam bukti potong yang tidak dilaporkan juga harus lebih dari Rp 100.000.

Baca Juga: Kementerian Transmigrasi Serahkan 2.270 Sertifikat Tanah kepada Transmigran

Bimo mengungkapkan, nilai PPh dalam bukti potong yang terindikasi dihapus tersebut berpotensi mencapai Rp 2,01 triliun.

"Nilai PPh pada bukti potong yang dihapus tersebut potensinya terindikasi senilai Rp 2,01 triliun. Ini yang kami kirim nudging. Tidak semua kami kirim, yang kami kirim adalah yang bukti potongnya di atas Rp 100.000," tutur Bimo.

Melalui email blast tersebut, DJP mendorong wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunan 2025 secara sukarela melalui pendekatan persuasif atau behavioral nudging.

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan imbauan agar wajib pajak melakukan pembetulan tanpa disertai ancaman.

Dengan demikian, wajib pajak yang menerima pemberitahuan dapat memperbaiki pelaporan pajaknya sekaligus melunasi kekurangan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Per Oktober Capai Rp 1.796,8 Triliun, Target Kurang Rp 514 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News