KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjaga kerahasiaan data wajib pajak dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk administrasi perpajakan.

Bimo mengatakan, perlindungan kerahasiaan data wajib pajak menjadi salah satu perhatian utama di tengah upaya otoritas pajak meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan perpajakan.

Hal tersebut disampaikan Bimo dalam konferensi pers  Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga: Resmi! Bea Masuk Bahan Baku Plastik Dipangkas Jadi 0% Selama 6 Bulan

Menanggapi pertanyaan mengenai penggunaan AI dalam administrasi perpajakan, Bimo menyebut penguatan kapasitas teknologi menjadi pekerjaan rumah bersama bagi Indonesia dan seluruh anggota Belt and Road Iniatiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM).

Menurutnya, pemanfaatan AI diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat analisis data, serta meningkatkan kemampuan administrasi perpajakan. "Persoalan kerahasiaan wajib pajak tentu menjadi isu utama yang harus kita jaga," ujar Bimo.

Dia menegaskan, DJP tidak akan sembarangan menggunakan teknologi AI yang tersedia secara terbuka untuk mengolah data perpajakan. "Kami tidak akan sembarangan mengambil teknologi AI dari sumber terbuka untuk digunakan dalam administrasi perpajakan," katanya.

Sebagai gantinya, DJP akan meningkatkan kemampuan pengembangan AI berdasarkan kapasitas sendiri. DJP juga akan menjalin kerja sama erat dengan administrasi perpajakan negara yang lebih maju dalam pengembangan teknologi tersebut, salah satunya China.

Bimo memastikan DJP akan menangani persoalan perlindungan data secara serius agar kerahasiaan informasi wajib pajak tetap terjaga.

"Saya dapat memastikan kepada para wajib pajak bahwa kami akan menangani persoalan ini dengan sangat serius untuk benar-benar melindungi kerahasiaan data wajib pajak," tegas Bimo.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretarif Eksekutif BRITACOM, Huang Suhua menyatakan  bahwa organisasinya tengah mendorong penguatan kapasitas teknologi untuk membantu negara-negara berkembang meningkatkan mobilisasi penerimaan negara.

Menurut Huang, pemanfaatan teknologi mutakhir perlu didukung pengembangan keahlian teknis. BRITACOM juga memiliki sejumlah kelompok kerja yang melakukan penelitian terkait berbagai kebutuhan administrasi perpajakan.

Baca Juga: Wamenkeu Ungkap Cara DJP Lacak Potensi Pajak Sektor Sawit

Dia menyebut BRITACOM berpeluang membentuk kelompok kerja khusus yang mempelajari pemanfaatan teknologi mutakhir untuk membantu negara-negara berkembang menghimpun penerimaan negara demi kepentingan masyarakat.

"Mungkin kita dapat membantu kelompok kerja khusus yang berfokus pada pemanfaatan teknologi mutakhir untuk membantu negara-negara berkembang memobilisasi penerimaan negara dan kepentingan masyarakat," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News