KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diminta mempercepat penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi wajib pajak (WP) berskala kecil dan sektor padat karya. 

Percepatan tersebut menjadi salah satu arahan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pelaksanaan kebijakan restitusi pajak.

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri, Endro Tribudi Setijanto mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok wajib pajak tersebut karena dinilai menjadi pihak yang paling terdampak oleh kondisi perekonomian.

Menurutnya, percepatan penyelesaian restitusi diharapkan dapat membantu wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan industri padat karya, agar tidak terlalu lama menunggu pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Endro menjelaskan, Menteri Keuangan telah memberikan arahan kepada DJP untuk mempercepat penyelesaian restitusi bagi sektor-sektor padat karya serta wajib pajak yang memiliki skala usaha relatif kecil.

Baca Juga: Ditjen Pajak Pertimbangkan Restitusi Akhir Tahun di Tengah Target Penerimaan

"Bahkan arahan Bapak Menteri yang terakhir ini memahami urusan casflow ini, bahkan melakukan percepatan ini untuk sektor-sektor yang padat karya, kemudian WP-WP yang mungkin kecil-kecil. Ada perintah atau percepatan agar mereka, kita menganggap itu yang paling suffer di perekonomian kita. Sehingga diminta yang seperti itu bisa diselesaikan terlebih dahulu," ujar Endro dalam acara Seminar Nasional Taxplore UI 2026, Kamis (5/11/2026).

Lebih lanjut, Endro menjelaskan bahwa kebijakan restitusi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 bukan bertujuan membatasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

Kebijakan tersebut hanya mengatur mekanisme pengembalian, yakni melalui pengembalian pendahuluan berdasarkan penelitian atau melalui pemeriksaan.

Dia menegaskan, pengembalian pendahuluan merupakan fasilitas bagi wajib pajak tertentu yang dinilai patuh dan memiliki risiko rendah. Dengan mekanisme tersebut, wajib pajak tidak perlu melalui pemeriksaan lengkap untuk memperoleh pengembalian restitusi.

Adapun perbedaan kedua mekanisme tersebut terletak pada proses dan waktu penyelesaiannya. Endro menyebut pengembalian melalui penelitian dapat dilakukan sekitar satu bulan, sedangkan melalui pemeriksaan dapat memakan waktu hingga satu tahun.

"Jadi cuman memang ditangkap oleh masyarakat seolah-olah ini jadi susah nih (restitusi) karena melihatnya tadi sepotong (pemahaman)," jelas Endro.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan DJP untuk mempercepat pencairan restitusi pajak bagi wajib pajak yang membutuhkan dukungan arus kas, terutama industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Baca Juga: Menkeu Longgarkan Restitusi Pajak, Prioritas Industri Padat Karya dan UMKM

Suahasil menegaskan, restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak yang harus diproses sesegera mungkin.

Percepatan ini diharapkan dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

"Saya telah memberikan instruksi pada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak wajib pajak untuk industri-industri yang memerlukan cashflow, industri padat karya, UMKM itu diberikan secepat mungkin diproses hak para wajib pajak ini," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/10). 

Menurutnya, pemerintah memahami kebutuhan dunia usaha terhadap ketersediaan arus kas. Oleh karena itu, pengelolaan restitusi pajak akan dilonggarkan agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berjalan lebih cepat. 

Suahasil mengungkapkan, DJP telah mulai menerapkan pelonggaran dalam pengelolaan restitusi tersebut. 

"Kita juga memahami bahwa manajemen restitusi akan kita segera longgarkan dan teman-teman di DJP telah mulai melakukan pelonggaran ini," katanya.

Sementara itu, realisasi restitusi pajak hingga September 2026 tercatat mencapai Rp 198,71 triliun. Angka tersebut bertambah Rp 6,89 triliun dibandingkan posisi Agustus 2026 yang mencapai Rp 191,82 triliun. 

Dengan demikian, restitusi pajak pada September 2026 tumbuh sekitar 3,59% secara bulanan. Penambahan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Pada Agustus 2025, realisasi restitusi pajak tercatat sebesar Rp 304,29 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 323,92 triliun pada September 2025. Artinya, restitusi bertambah Rp 19,63 triliun dalam satu bulan, atau sekitar 6,45%.

Baca Juga: Kabar Baik! Suahasil Instruksikan Ditjen Pajak Longgarkan Pencairan Restitusi Pajak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News