DJP Raup Rp 60,1 Triliun dari Pajak Ekonomi Digital, Kontribusi E-Commerce Terbesar



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Dari total tersebut, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi Rp 46,36 triliun atau mendominasi penerimaan pajak digital nasional.

Capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap penerimaan negara. Selain transaksi perdagangan elektronik, penerimaan pajak juga berasal dari transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/11/2026), mengatakan perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan.


Baca Juga: Izin PT RAPP Dicabut, 338.536 Hektare Hutan Kembali Dikuasai Negara

Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan perkembangan model bisnis dan transaksi digital yang semakin beragam.

Berdasarkan data DJP, selain PPN PMSE sebesar Rp 46,36 triliun, penerimaan pajak digital juga ditopang Pajak SIPP sebesar Rp 6,02 triliun, pajak transaksi fintech sebesar Rp 5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto sebesar Rp 2,23 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan digital. Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak dengan total penerimaan mencapai Rp 46,36 triliun.

Penerimaan PPN PMSE tersebut terkumpul secara bertahap sejak 2020. Pada 2020, setoran tercatat sebesar Rp 731,4 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021 dan Rp 5,51 triliun pada 2022.

Penerimaan terus bertambah menjadi Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, Rp 10,32 triliun pada 2025, serta Rp 10,69 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Sementara itu, sepanjang Oktober 2026 tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.

Pajak Fintech dan Pengadaan Pemerintah

Di luar perdagangan elektronik, sektor fintech juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp 5,5 triliun.

Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun. Kemudian, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp 728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp 3,24 triliun.

Baca Juga: Ratusan Mobil Kopdes Merah Putih Parkir di Rorotan, Wamenkop Sebut Kewenangan Agrinas

Adapun setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp 446,39 miliar pada 2022, Rp 1,11 triliun pada 2023, Rp 1,48 triliun pada 2024, Rp 1,37 triliun pada 2025, dan Rp 1,09 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Kontribusi berikutnya berasal dari pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Pajak SIPP. Hingga Oktober 2026, penerimaan dari sektor ini mencapai Rp6,02 triliun, yang terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp 453,71 miliar dan PPN sebesar Rp 5,57 triliun.

Setoran Pajak SIPP menunjukkan peningkatan menjadi Rp 1,95 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan setoran 2025 sebesar Rp 1,23 triliun. Sebelumnya, penerimaan tercatat Rp 402,38 miliar pada 2022, Rp 1,12 triliun pada 2023, dan Rp 1,33 triliun pada 2024.

Pajak Transaksi Kripto Capai Rp 2,23 Triliun

Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp 881,82 miliar.

Penerimaan pajak kripto mulai tercatat pada 2022 sebesar Rp 246,54 miliar. Setoran kemudian mencapai Rp 220,89 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp 620,38 miliar pada 2024, dan Rp 796,74 miliar pada 2025.

Adapun sepanjang Januari hingga Oktober 2026, penerimaan dari sektor ini tercatat sebesar Rp 341,61 miliar.

Besarnya kontribusi empat sektor tersebut menjadi perhatian DJP untuk terus memperkuat ekosistem perpajakan digital. Bimo menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital harus diimbangi dengan sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak yang adaptif serta berkelanjutan.

DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Penguatan sistem perpajakan juga diarahkan untuk menciptakan perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha, baik yang menjalankan bisnis secara konvensional maupun melalui platform digital.

Baca Juga: Tiba di Tanah Air, Prabowo Bawa Komitmen Investasi Rp 1.600 Triliun dari China

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News