KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar adanya dugaan penghindaran pajak oleh importir mobil mewah dengan nilai omzet mencapai Rp 13,08 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP, Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti membenarkan, pihaknya telah menerima laporan intelijen keuangan terkait perkara tersebut. Menurutnya, koordinasi penyampaian data transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memang rutin dilakukan selama ini.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Beri Diskon Tarif Tol 30% pada Momen Nataru 2026/2027 "Selama ini, PPATK secara rutin telah menyampaikan hasil analisis maupun produk intelijen keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak wajar. Salah satu informasi yang telah disampaikan kepada DJP adalah terkait temuan transaksi oleh importir mobil mewah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (20/11/2026). Inge menjelaskan, pihaknya menjalankan prosedur penegakan kepatuhan pajak secara bertahap mulai dari pengawasan hingga pemeriksaan mendalam guna menguji kebenaran pelaporan wajib pajak terkait. "Atas informasi dan data yang diterima tersebut, DJP telah melakukan tindak lanjut melalui berbagai langkah, antara lain pengawasan, pemeriksaan khusus, maupun pemeriksaan bukti permulaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya. Meski demikian, Inge menambahkan, DJP belum bisa membeberkan identitas perusahaan yang tengah diperiksa kepada publik. Dia memastikan, pihaknya bakal terus mengawal kasus tersebut. "Saat ini, seluruh proses tindak lanjut tersebut masih berlangsung. Oleh karena itu, kami belum dapat menyampaikan hasil akhirnya," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, PPATK dalam laporan semester I-2026 mengendus adanya manipulasi laporan keuangan oleh tiga grup perusahaan importir mobil mewah yang berpotensi menggerus penerimaan negara. Berdasarkan hasil analisis PPATK pada periode Maret hingga April 2026, ketiga grup importir tersebut diduga kuat melakukan praktik
under-invoicing atau pencatatan nilai faktur yang lebih rendah dari harga sebenarnya.
Baca Juga: Pemerintah Minta Google Jelaskan Penghapusan 19.000 Kanal YouTube Modus operandi ini sengaja dijalankan demi menekan kewajiban setoran fiskal kepada negara. Untuk mengaburkan jejak transaksi, pelaku bisnis ini terindikasi menggunakan rekening nominee atau pinjam nama, sekaligus mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi. Skema berlapis tersebut dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran dana serta penerimaan hasil penjualan unit mobil mewah di pasar domestik. Dari penelusuran aliran dana tersebut, PPATK mencatat total omzet penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada otoritas pajak mencapai Rp 13.084.582.154.157 atau sekitar Rp 13,08 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News