KONTAN.CO.ID - BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap adanya indikasi penghapusan 3.722.959 bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 wajib pajak orang pribadi. Penghapusan jutaan bukti potong tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pajak hingga Rp 2,01 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, berdasarkan hasil penelitian DJP, terdapat sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Airlangga Pastikan Subsidi Energi Aman hingga Akhir 2026

Penghapusan bukti potong tersebut menyebabkan status SPT yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil atau nilai kurang bayarnya lebih kecil dari yang seharusnya terutang.

"Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak, dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh tahun 2025. Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan tersebut yang dihapus terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun," ujar Bimo dalam agenda Media Gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11/2026).

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan pesan pengingat melalui simultaneous email kepada 475.698 wajib pajak yang memenuhi kriteria agar secara mandiri melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025.

Bimo menjelaskan, DJP menggunakan pendekatan behavioral insight atau pendekatan perilaku untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi yang lebih tepat sasaran, sederhana, dan mendorong tindakan.

"Pesan ini disusun menggunakan pendekatan behavioral insight. Ini merupakan pendekatan dalam administrasi perpajakan modern untuk meningkatkan kepatuhan sukarela melalui komunikasi yang lebih tepat sasaran, lebih sederhana, dan mendorong tindakan," jelasnya.

Menurut Bimo, melalui pendekatan tersebut DJP berupaya membangun kesadaran wajib pajak tanpa menggunakan komunikasi yang bersifat mengancam dengan langsung menyampaikan potensi pengenaan sanksi administrasi maupun denda.

Sebaliknya, DJP berupaya membangkitkan kesadaran wajib pajak mengenai manfaat pajak bagi masyarakat. Salah satunya dengan mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan memiliki kontribusi terhadap kualitas pendidikan anak bangsa.

Baca Juga: Pencairan BSU 2026 Tak Lagi Lewat Kantor Pos

"Kami menyampaikan bahwa pajak yang dibayarkan wajib pajak akan sangat menentukan kualitas pendidikan anak bangsa. Dengan begitu, dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak anak bangsa," ungkap Bimo.

Lebih lanjut, Bimo menjelaskan, dari sekitar 1,9 juta wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong, DJP menyaring 475.698 wajib pajak berdasarkan sejumlah kriteria.

Pertama, bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit bukti potong dalam SPT Masa PPh Pasal 21. Kedua, bukti pemotongan berasal dari jenis penghasilan yang tidak bersifat final.

Ketiga, nilai PPh dari seluruh bukti pemotongan yang dihapus minimal Rp 100.000. Keempat, NPWP pada bukti pemotongan yang dihapus harus identik dengan NPWP dalam SPT Tahunan wajib pajak 2025.

Dari 475.698 wajib pajak yang menjadi sasaran, sebanyak 312.546 wajib pajak memiliki nilai pemotongan antara Rp 100.000 hingga Rp 1 juta.

Di sisi lain, terdapat 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp 1 miliar. Sementara itu, kelompok wajib pajak dengan nilai PPh terbesar berada pada rentang Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, dengan total nilai pemotongan mencapai sekitar Rp 720 miliar dari 26.760 wajib pajak.

Bimo menambahkan, penghapusan bukti potong tersebut dapat terdeteksi melalui sistem Coretax karena data bukti pemotongan telah terisi secara otomatis (pre-populated).

Baca Juga: Setelah Puluhan Tahun Menunggu, 1.570 KK Transmigran Terima Sertifikat Tanah

Sebagai contoh, apabila seorang wajib pajak mengerjakan 10 proyek sepanjang 2025 dan memperoleh bukti pemotongan pajak dari setiap proyek, tetapi hanya melaporkan delapan bukti potong dalam SPT, maka dua bukti potong lainnya tetap dapat terdeteksi dalam sistem Coretax.

"Kalau ada 10 proyek di tahun 2025, kemudian yang dimasukkan ke dalam SPT itu hanya delapan proyek, maka dua proyek tadi akan ketahuan di Coretax karena sudah pre-populated sejak tahun 2025," jelasnya.

Bimo menegaskan, DJP akan terus mengawal upaya peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak hingga akhir 2026 dan berlanjut pada 2027 serta tahun-tahun berikutnya.

"Jadi, kami benar-benar mengawal hal ini hingga ke tingkat yang sangat detail," pungkasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News