JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jalur Timur-Barat, atau dari Cikarang- Balaraja kepada pihak swasta. Langkah itu dilakukan setelah Jepang, negara yang memberi hibah untuk pembangunan MRT Jalur Utara- Selatan menolak memberikan hibah untuk pembangunan proyek tersebut. Menanggapi hal itu, Luky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Pemda DKI Jakarta bila mereka ingin melaksanakan keinginan tersebut. Pertama, hasil engineering service. Menurut Luky, jika nanti hasil engineering service memungkinkan proyek tersebut ditawarkan ke swasta, dia mempersilakan Pemda Jakarta melakukan hal itu.
DKI diminta ubah konsep MRT Cikarang-Balaraja
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jalur Timur-Barat, atau dari Cikarang- Balaraja kepada pihak swasta. Langkah itu dilakukan setelah Jepang, negara yang memberi hibah untuk pembangunan MRT Jalur Utara- Selatan menolak memberikan hibah untuk pembangunan proyek tersebut. Menanggapi hal itu, Luky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Pemda DKI Jakarta bila mereka ingin melaksanakan keinginan tersebut. Pertama, hasil engineering service. Menurut Luky, jika nanti hasil engineering service memungkinkan proyek tersebut ditawarkan ke swasta, dia mempersilakan Pemda Jakarta melakukan hal itu.