JAKARTA. Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Bambang Usadi mengatakan, saat ini DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rawan konflik dibandingkan daerah lain jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

Menurut Bambang, fokus pengamanan Polri terkait pelaksanaan Pilkada sudah bergeser ke DKI Jakarta.

Sebelumnya, Polri melihat bahwa Aceh, Papua, dan Papua Barat sebagai daerah yang paling rawan konflik.

"Berdasarkan pengalaman wilayah seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat adalah yang paling rawan. Sekarang ini sudah bergeser ke DKI Jakarta," ujar Bambang, saat memberikan keterangan seusai rapat koordinasi pemantauan Pilkada 2017 dengan Komnas HAM, KPU dan Bawaslu, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Bambang menjelaskan, polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonanktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memicu situasi yang kurang kondusif.

Ia mengakui, kasus tersebut juga diwarnai oleh isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Di sisi lain, dugaan adanya makar dan indikasi penyusupan kepentingan politik saat aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu juga memberikan pengaruh.

"Apalagi kasus Ahok juga diwarnai isu SARA. Ini sangat rawan, perlu persiapan. Sehingga kami menyatakan bahwa kemungkinan konflik di Jakarta lebih besar daripada daerah lain, yang paling rawan ya jelas DKI Jakarta ini. Ada isu upaya makar segala," kata Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad mengatakan, status kerawanan di DKI Jakarta meningkat karena maraknya isu SARA saat ini.

Menurut Muhammad, isu SARA jelang Pilkada 2017 hanya terjadi di DKI Jakarta. Sementara di daerah lain, isu SARA tidak begitu besar.   

"Di DKI Jakarta saja ada isu-isu SARA, kalau daerah lain Alhamdulillah tidak terlalu mengkhawatirkan," ujar Muhammad. (Kristian Erdianto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia