JAKARTA. Rencana pembuatan instruksi presiden (Inpres) tentang pengupahan mendapat penolakan para buruh. Sekitar 3.000 buruh dari Forum Buruh DKI menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (3/9) dan meminta Gubernur DKI mengabaikan Inpres itu sehingga upah buruh pada tahun 2014 bisa meningkat lebih besar seperti tahun ini.

Buruh meminta upah minimal provinsi (UMP) tahun 2014 di DKI Jakarta Rp 3,7 juta per bulan, naik 68% lipat dari tahun ini Rp 2,2 juta. Seperti kita tahu, tahun 2013, UMP DKI melonjak hampir 60% dibanding tahun 2012.

Sementara, rencana Inpres tentang pengupahan akan membatasi kenaikan upah buruh di industri padat karya maksimal 10%. Artinya, bila Inpres berlaku, UMP DKI tahun depan hanya naik menjadi sekitar Rp 2,5 juta. Sekretaris Forum Buruh DKI, Muhammad Toha menganggap, besaran UMP itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, mengingat harga barang naik tinggi tahun ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama, mengakui, gaji buruh Rp 2 jutaan memang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Ibukota. Namun, dengan kondisi ekonomi yang bergejolak saat ini, juga sulit memenuhi permintaan buruh untuk menaikan UMP hingga di atas Rp 3 juta. "Jika UMP naik tinggi, perusahaan tak akan mau bayar," kata Basuki, kemarin.

Solusinya, Pemprov DKI akan membantu buruh dengan berbagai program yang bisa mengurangi biaya hidup. Asal tahu saja, dari 60 komponen hidup layak (KHL), ada empat yang menjadi pengeluaran terbesar buruh yakni tempat tinggal atau sewa rumah, transportasi, listrik, dan air bersih.

"Kami menyiapkan transportasi murah, yakni dengan memperbanyak bus Transjakarta serta menambah koridor–koridor baru. Tarif Transjakarta juga masih tetap," ujar Basuki. Koridor baru Transjakarta ini, nanti akan menyasar kawasan industri.

Lalu, Pemprov DKI akan membangun rumah susun (Rusun) di berbagai titik yang diutamakan untuk para pekerja. Rusun itu akan berlokasi di dekat kawasan industri. Pekerja tidak perlu membeli atau menyewa, tapi cukup membayar retribusi per bulan. Namun, belum jelas berapa tarif retribusi, yang pasti lebih murah dari sewa kontrakan.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo juga menolak permintaan buruh mengerek UMP tinggi. Menurut dia, saat ini lebih penting mempertahankan eksistensi perusahaan sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto