KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka memuluskan program pembangunan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menawarkan kepemilikan sebagian saham di Badan Usaha MIlik Negara (BUMD) DKI kepada pemerintah daerah lain di kawasan Jabodetabek.

Pembagian saham ini dilakukan karena selama, hanya Pemprov DKI yang dinilai memiliki kemampuan fiskal dan kewenangan mengelola transportasi di Jabodetabek. Namun agar proses integrasi ini berjalan lancar, Pemprov DKI menilai keterlibatan aktif Pemda juga penting. Salah satunya lewat kepemilikan saham di BUMN DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya berencana membagi kepemilikan saham di BUMD DKI dengan sejumlah daerah di Jabodetabek. Hal itu dilakukan dalam proses integrasi sistem transportasi di Jabodetabek.

"BUMD kita nanti sahamnya akan ada kepemilikan dari berbagai daerah," ujar Anies saat mendampingi Presiden menjajal Mass Rapid Transit (MRT), Selasa (19/3).

Ia menjelaskan, nantinya Pemprov Jakarta akan menjadi pemilik saham mayoritas atas holding tersebut. Pembagian saham akan membuat pembangunan yang dilakukan dapat multi wilayah.

Dengan kewenangan yang ada, Pemda DKI Jakarta akan melakukan konsolidasi. BUMD yang saat ini terpisah seperti PT MRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), dan PT Transportasi Jakarta akan disatukan menjadi satu holding.

"Kalau BUMD itu mau membangun di Bogor bisa atau bangun di Depok bisa, tidak terkendala oleh wilayah," terang Anies.

Berdasarkan rancangan DKI Jakarta akan dilakukan pembangunan selama 10 tahun. Pembangunan tersebut membutuhkan dana Rp 571 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli