Dokter Mogok Kerja, Korea Selatan Bakal Tingkatkan Gaji Dokter Muda

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan merencanakan langkah-langkah cepat untuk meningkatkan gaji dan kondisi kerja bagi para dokter muda. Hal tersebut diumumkan oleh pemerintah Korea Selatan pada hari Jumat (8/3/2024).

Kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi tuntutan utama para peserta pelatihan medis yang melakukan aksi mogok kerja dari pekerjaannya. Namun, pemerintah menyangkal terjadinya krisis layanan kesehatan skala penuh.

Melansir Reuters, Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan, praktik yang memaksa dokter muda untuk bekerja 36 jam berturut-turut saat ini turut memicu terjadinya aksi mogok kerja mereka dan harus segera diubah.

“Kami akan memulai uji coba sesegera mungkin,” katanya,.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan untuk membatasi hingga periode 24 jam di mana dokter residen dan dokter magang harus bekerja terus menerus tanpa henti.

Lebih dari 10.000 dokter magang dan dokter residen melakukan aksi protes terkait rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang per tahun untuk mengatasi kekurangan dokter.

Negara ini merupakan salah satu negara dengan populasi penuaan tercepat di dunia.

Para dokter yang mogok berargumen bahwa penambahan mahasiswa kedokteran saja tidak akan mengatasi gaji dan kondisi kerja, dan mungkin akan memperburuk masalah.

Meskipun tidak membatalkan rencana pemerintah untuk menambah lebih banyak mahasiswa kedokteran, usulan yang digariskan oleh Han tampaknya bertujuan untuk menemukan titik temu dengan para pengunjuk rasa.

Para dokter dan asosiasi medis yang melakukan aksi mogok yang kritis terhadap pemerintah tidak segera mengomentari proposal tersebut secara terbuka.

Mulai bulan ini, dokter peserta pelatihan di bidang pediatri akan menerima tunjangan tambahan sebesar 1 juta won (US$ 757), dan pemerintah merencanakan pembayaran serupa untuk dokter peserta pelatihan lainnya, kata Han.

Ini akan dimulai dengan spesialisasi penting seperti pengobatan darurat dan bedah umum dan akan mengalokasikan dana tambahan pemerintah, katanya.

Presiden Yoon Suk Yeol telah mengambil tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa, mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis mereka karena melanggar perintah untuk kembali bekerja.

Yeol mengatakan pada hari Rabu bahwa tindakan mereka telah menciptakan "kekacauan" di rumah sakit-rumah sakit besar yang mempekerjakan dokter peserta pelatihan sebagai bagian penting dari staf mereka.

Namun, para pejabat mengatakan pada hari Jumat bahwa situasinya telah stabil, sebagian karena dokter dan perawat lain melakukan pekerjaan ekstra.

“Menyatakan, seperti yang dilakukan beberapa orang, bahwa kita sedang menghadapi krisis layanan kesehatan, adalah hal yang berlebihan,” kata Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo.

Pada hari Jumat, pemerintah mulai mengizinkan perawat untuk melakukan beberapa prosedur yang sebelumnya hanya dilakukan dokter, seperti CPR dan memberikan beberapa obat.