KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) kembali menambah tekanan terhadap rupiah dan pasar obligasi domestik. Di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed), Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mengendalikan kenaikan imbal hasil atau yield Surat Utang Negara (SUN). Chief Economist dan Head of Fixed Income Research BRI Danareksa Sekuritas Helmy Kristanto mengatakan, penguatan dolar AS ditopang oleh inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan, sinyal hawkish sejumlah pejabat The Fed, serta meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga pada Desember mendatang. Indeks dolar AS (DXY) kembali menembus level 103, menguat sekitar 3,5% sejak kenaikan suku bunga The Fed pada September lalu. “Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama memperkuat ekspektasi kami bahwa BI mungkin perlu menaikkan suku bunga kebijakannya menjelang akhir tahun untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mempertahankan daya tarik aset berdenominasi rupiah,” ujar Helmy dalam risetnya, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: Wall Street Beragam, Nasdaq Naik Saat Investor Mencermati Laporan Kinerja Nvidia Tekanan tersebut turut dipengaruhi data inflasi AS Oktober 2026 yang tercatat 0,4% secara bulanan, lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar 0,3%, meski melambat dari 0,6% pada September. Inflasi inti bertahan di 0,3%. Perkembangan ini memperkuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Desember, dengan probabilitas mencapai 92%. Helmy juga mencermati pola historis penguatan dolar AS setelah pemilihan paruh waktu AS. Kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah yang dalam periode laporan melemah ke Rp 18.195 per dolar AS atau terdepresiasi 8,8% sepanjang tahun berjalan. Pelemahan rupiah juga berisiko mengurangi minat investor asing terhadap obligasi pemerintah. Meski selisih yield SUN tenor 10 tahun dengan US Treasury (UST) tenor serupa melebar dari sekitar 185 basis poin pada Oktober menjadi 250 basis poin, kenaikan tersebut belum tentu cukup menarik investor apabila rupiah terus tertekan. Helmy memperkirakan titik impas nilai tukar bagi investor asing yang memegang obligasi pemerintah Indonesia berada di sekitar Rp 19.200 per dolar AS. Bahkan, aksi jual asing berpotensi meningkat ketika rupiah masih berada 3%-5% di bawah level tersebut. “Selisih imbal hasil yang lebih lebar saja belum tentu cukup untuk mempertahankan permintaan investor asing apabila rupiah terus melemah,” ujar Helmy.
Baca Juga: Indika (INDY) Bidik Kontribusi Non-Batubara 50% di 2028, Berharap dari Proyek Emas Di pasar domestik, pergerakan instrumen moneter dan obligasi justru menunjukkan sinyal berbeda. Yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turun sekitar 14 basis poin dalam empat lelang menjelang rapat BI November, sebelum stabil di kisaran 6,6%. Sebaliknya, yield SUN tenor 10 tahun bertahan di sekitar 7,6%, sedangkan selisih yield tenor 10 tahun dan dua tahun melebar menjadi sekitar 70 basis poin, dibandingkan rata-rata terkini sekitar 30 basis poin. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya risiko pengetatan kebijakan. Yield SUN tenor 10 tahun bahkan mendekati proyeksi pesimistis Helmy sebesar 7,68%, dengan asumsi BI menaikkan suku bunga dua kali masing-masing 25 basis poin hingga akhir tahun. Meski demikian, aliran dana asing mulai menunjukkan pemulihan. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sekitar Rp 6 triliun pada pekan sebelumnya, sehingga arus dana masuk sepanjang November mencapai Rp 4,7 triliun setelah sempat terjadi aksi jual terkait pengumuman MSCI. Dari sisi likuiditas, BI juga masih mengandalkan operasi moneter untuk menjaga stabilitas pasar. Penerbitan SRBI yang lebih rendah dibandingkan jumlah jatuh tempo menghasilkan injeksi likuiditas sekitar Rp 52 triliun. Namun, pengurangan kepemilikan SBN oleh BI menyerap sekitar Rp 56 triliun, sehingga secara bersih terjadi kontraksi likuiditas sekitar Rp 4 triliun.
Baca Juga: Fitch Naikkan Peringkat Pan Brothers (PBRX) Jadi B, Pemulihan Arus Kas Mulai Terlihat Di luar tekanan pasar keuangan, pemerintah juga menghadapi kebutuhan pembiayaan yang lebih besar pada 2027. Total jatuh tempo obligasi pemerintah diperkirakan mencapai Rp 941,5 triliun, naik 5,1% dibandingkan Rp 896,2 triliun pada 2026. Pembayaran utang tersebut akan lebih terkonsentrasi pada semester pertama 2027. Jatuh tempo pada kuartal I diperkirakan mencapai Rp 262 triliun dan kuartal II sebesar Rp 320 triliun. Dengan demikian, sekitar 63% dari total jatuh tempo tahun depan harus dipenuhi dalam enam bulan pertama, hampir dua kali porsi semester pertama 2026 yang sebesar 35%. Kebutuhan refinancing yang lebih besar membuat strategi pengamanan pendanaan lebih awal atau prefunding menjadi penting. Namun, ruang pemerintah untuk melakukan langkah tersebut masih terbatas. Hingga Oktober 2026, penerbitan SUN dan SBSN melalui lelang pada kuartal IV baru mencapai Rp 76 triliun dari target Rp 240 triliun. Artinya, pemerintah masih perlu menghimpun Rp 164 triliun pada November-Desember, di tengah permintaan yang cenderung melemah dan biaya pendanaan yang meningkat.
Meski begitu, pemerintah memperoleh tambahan fleksibilitas dari penerbitan surat utang di pasar luar negeri. Pada 6 November, pemerintah menerbitkan global sukuk senilai US$ 3 miliar, melampaui target US$ 2 miliar dengan kelebihan permintaan 2,9 kali. Penerbitan tersebut disusul Panda Bond senilai CNY 10 miliar atau sekitar US$ 1,5 miliar pada 10 November, dengan pesanan investor mencapai CNY 17,26 miliar atau 1,73 kali dari nilai penerbitan. Kendati demikian, hal tersebut membantu pemerintah mendiversifikasi sumber pendanaan, mengurangi ketergantungan terhadap permintaan obligasi domestik, sekaligus mendukung cadangan devisa. Ke depan, BI perlu menyeimbangkan stabilitas rupiah, tekanan yield SUN, dan kondisi likuiditas tanpa melakukan pengetatan berlebihan. Sementara itu, pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan kas dan strategi penerbitan utang untuk mengantisipasi besarnya kebutuhan pembayaran obligasi pada semester pertama 2027. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News