KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh Bank Indonesia (BI) terus meningkat di tengah menyusutnya kepemilikan perbankan dan investor asing.
Kondisi ini dinilai mencerminkan semakin besarnya peran bank sentral dalam menopang pasar surat utang pemerintah. Sekaligus menjadi sinyal meningkatnya ketergantungan fiskal pemerintah terhadap BI. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, porsi kepemilikan SBN oleh BI mencapai 27,41% per 10 Juli 2026, naik dibandingkan posisi akhir 2025 sebesar 22,61%. Sebaliknya, porsi kepemilikan perbankan turun dari 22,66% menjadi 17,01%. Sementara porsi kepemilikan investor asing di SBN menyusut dari 13,26% menjadi 12,85%. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman mengatakan, peningkatan kepemilikan SBN oleh BI pada dasarnya merupakan langkah stabilisasi pasar ketika permintaan dari investor swasta melemah. Namun, ia mengingatkan terdapat pergeseran struktur kepemilikan yang perlu dicermati. Baca Juga: Sinergi Fiskal-Moneter Perkuat Kepercayaan Pasar, dan Tarik Inflow ke SBN dan SRBI Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, porsi kepemilikan SBN secara neto oleh BI mencapai 22,61% pada akhir 2025 dan meningkat menjadi 27,41% atau sekitar Rp1.913,4 triliun per 10 Juli 2026. Pada periode yang sama, porsi perbankan turun dari 20,23% menjadi 16,87%. Sedangkan porsi kepemilikan investor asing di SBN menyusut dari 13,38% menjadi 12,80%.
"Pergeseran ini menunjukkan BI semakin besar perannya sebagai penyangga pasar ketika permintaan alamiah dari perbankan dan investor asing belum cukup kuat," ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (15/7/2026). Menurut Rizal, dalam jangka pendek pembelian SBN oleh BI mampu menjaga likuiditas pasar, meredam volatilitas harga obligasi, serta mencegah kenaikan imbal hasil (yield) yang lebih tajam. Hingga 17 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp 156,98 triliun, termasuk Rp 76,62 triliun melalui pasar sekunder. Meski demikian, Rizal mengingatkan, peran tersebut tidak boleh berkembang menjadi sumber pembiayaan fiskal yang bersifat permanen. "Jika kebutuhan penerbitan SBN terus meningkat dan BI selalu menjadi pembeli dominan, batas antara stabilisasi moneter dan pembiayaan defisit akan semakin tipis. Ini berisiko memunculkan persepsi adanya dominasi fiskal terhadap kebijakan bank sentral," katanya. Yield SBN Belum Turun
Rizal juga menyebut, meningkatnya kepemilikan SBN oleh BI belum berhasil menurunkan biaya utang pemerintah. Hal itu tercermin dari yield SBN tenor 10 tahun yang mencapai 7,28% per 13 Juli 2026 atau naik sekitar 108 basis poin sejak awal tahun.
Yield tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang berada di level 3,63%, Thailand 2,01%, Vietnam 4,40%, bahkan sedikit lebih tinggi dari Filipina sebesar 7,23%. Menurut Rizal, tingginya yield menunjukkan investor masih meminta premi risiko yang besar di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga acuan BI, besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah, hingga meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal. "Ketika porsi BI meningkat tetapi yield tetap tinggi, artinya intervensi BI lebih banyak menahan tekanan agar tidak memburuk, bukan mencerminkan pulihnya kepercayaan pasar," jelasnya. Baca Juga: BI Rate Naik 100 Bps, Modal Asing Masuk di SBN & SRBI Capai US$ 9 Miliar di Juni 2026 Kata Rizal, kondisi tersebut memang belum mencerminkan krisis di pasar SBN, tetapi sudah menjadi sinyal kuning bagi kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter. Ia menyarankan pemerintah memperkuat disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit anggaran, menjaga laju pertumbuhan utang, memperluas basis investor domestik jangka panjang, serta meningkatkan transparansi pembelian SBN oleh BI. "Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar BI menyerap SBN, melainkan ketika permintaan lelang kembali kuat, investor swasta kembali masuk, rupiah lebih stabil, dan biaya utang pemerintah dapat turun secara berkelanjutan," pungkasnya. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dengan keluarnya hasil penilaian dari S&P, sentimen negatif di pasar keuangan, baik pasar saham, obligasi, maupun nilai tukar rupiah, akan mereda, sebagaimana proyeksi S&P bahwa rupiah menguat ke Rp 17.700 per dollar AS. Purbaya bahkan optimistis arus modal asing akan kembali masuk ke Indonesia secara bertahap. "Investor akan balik ke sini secara bertahap. Kalau yang pintar, masuk cepat. Ini menunjukkan bahwa yang diragukan banyak orang, yaitu kita tidak bisa mengimplementasikan kebijakan fiskal dengan baik, itu salah," ujarnya saat ditemui di DPR belum lama ini.
Baca Juga: Kemenkeu Sudah Serap SBN Rp 11 Triliun di Pasar Sekunder Demi Jaga Yield Stabil Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News