KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan keamanan siber paling cepat pada Kamis (21/5/2026).

Mengutip Reuters, kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan dari sebagian basis politik Trump agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap model AI terbaru yang dinilai berpotensi menimbulkan ancaman keamanan.

Baca Juga: Pengangguran Australia Sentuh Level Tertinggi dalam 4,5 Tahun pada April 2026

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Sumber Reuters menyebut, Gedung Putih tengah mengupayakan kehadiran para CEO perusahaan AI dalam seremoni penandatanganan aturan tersebut bersama Trump.

Dalam rancangan kebijakan itu, pemerintah AS akan membentuk kerangka kerja sukarela yang memungkinkan pengembang AI berkoordinasi dengan pemerintah sebelum merilis model AI tertentu ke publik.

Melalui skema tersebut, perusahaan pengembang diminta menyerahkan model AI mereka kepada pemerintah AS 90 hari sebelum peluncuran publik.

Selain itu, perusahaan juga diminta memberikan akses awal kepada penyedia infrastruktur kritis seperti sektor perbankan.

Langkah ini dinilai menjadi jalan tengah di antara kubu pendukung Trump yang berbeda pandangan terkait regulasi AI.

Baca Juga: Bursa Asia Naik Kamis (21/5), Ditopang Kinerja Nvidia dan Penundaan Mogok Samsung

Kelompok populis MAGA, termasuk mantan penasihat Trump Steve Bannon dan aktivis sayap kanan Amy Kremer, mendorong Gedung Putih agar mewajibkan pengembang AI menyerahkan model paling canggih mereka untuk diuji keamanan oleh pemerintah.

Di sisi lain, tokoh industri teknologi seperti investor modal ventura Marc Andreessen dan mantan penasihat Trump David Sacks menolak pendekatan regulasi wajib.

David Sacks sebelumnya mengundurkan diri dari posisinya sebagai pejabat utama AI pemerintahan Trump pada Maret lalu dan kini menjadi salah satu ketua komite penasihat teknologi presiden.

Kebijakan AI Trump selama masa jabatan keduanya sejauh ini cenderung lebih dekat dengan pandangan industri teknologi.

Baca Juga: Nvidia Prediksi Pendapatan Kuartal II Lampaui Ekspektasi, Buyback Saham US$80 Miliar

Perdebatan mengenai regulasi AI semakin memanas setelah kemunculan model AI baru seperti Mythos milik Anthropic dan GPT-5.5-Cyber dari OpenAI.

Perusahaan-perusahaan tersebut memperingatkan model AI generasi terbaru dapat mempercepat serangan siber kompleks. Namun sebagian eksekutif keamanan siber menilai kekhawatiran itu berlebihan.

Kemunculan Mythos disebut memicu perebutan pengaruh di antara pendukung Trump terkait bagaimana pemerintah harus merespons perkembangan AI.

Keputusan pemerintah berpotensi berdampak besar pada industri AI, terutama jika kebijakan tersebut memperlambat peluncuran large language model (LLM) atau memaksa perusahaan mengubah performa model untuk memenuhi standar keamanan tertentu.

Kelompok populis pendukung Trump bahkan meminta pemerintah mewajibkan persetujuan pemerintah sebelum sistem AI yang dianggap berbahaya dapat digunakan secara luas.

Amy Kremer mengatakan meskipun dirinya secara politik menolak regulasi baru, AI membutuhkan pendekatan berbeda.

Baca Juga: Reli Dolar AS Terhenti Kamis (21/5) karena Harapan Kesepakatan Iran

“Anda tidak bisa begitu saja mempercayai perusahaan AI untuk selalu melindungi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, para eksekutif teknologi merupakan salah satu kelompok donor terbesar dan pendukung penting Trump.

CEO Meta Mark Zuckerberg, pendiri Amazon Jeff Bezos, CEO Google Sundar Pichai, hingga CEO OpenAI Sam Altman diketahui hadir dalam pelantikan Trump pada Januari 2025.

Pendukung industri teknologi berharap Center for AI Standards and Innovation di bawah Departemen Perdagangan AS dapat memainkan peran utama dalam pengawasan AI tingkat lanjut.

Beberapa perusahaan teknologi seperti Google, xAI, dan Microsoft sebelumnya juga disebut bersedia menyerahkan model AI mereka untuk pengujian keamanan secara sukarela oleh pemerintah AS.