Dongkrak Rasio Pajak, Ekonom Sarankan Pemerintah Evaluasi Kembali Tarif PPN 11%



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% pada tahun lalu akan menambah penerimaan negera. Hanya saja, ekonom melihat kenaikan tarif PPN 11% akan berdampak kepada penerimaan pajak, apalagi adanya potensi kenaikan inflasi di tahun ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemberlakuan tarif PPN 11% cenderung akan memperlambat pemulihan konsumsi dalam negeri.

Ia menilai, inflasi yang mencapai 5,51% di tahun 2022 bukan hanya efek kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) saja, melainkan ada kontribusi dari kenaikan tarif PPN%.


Baca Juga: Naikkan Tarif PPN Jadi 11%, Ditjen Pajak Kantongi Penerimaan Rp 80,08 Triliun

Selain itu, dalam jangka panjang, kenaikan tarif PPN 11% diyakini bisa menurunkan rasio pajak Indonesia. Oleh karena itu, dirinya menyarankan pemerintah untuk menurunkan kembali tarif PPN 11% setidaknya sampai inflasi di Indonesia terkendali.

"Sebaiknya pemerintah menurunkan dulu tarif PPN kembali ke 10% bahkan demi menurunkan tingkat inflasi tarif bisa lebih rendah dibanding pra pandemi," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (13/4).

Bhima menjamin, rasio pajak Indonesia bisa naik apabila pemerintah menurunkan tarif PPN 11% kembali menjadi 10% lantaran perputaran konsumsi domestik akan lebih besar.

"Sehingga efek bergandanya akan terasa juga ke pembayaran pajak industri manufaktur yang berkontribusi 30% terhadap total penerimaan pajak," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Putuskan 30% Hunian ASN, TNI/Polri di IKN Bisa Jadi Milik Pribadi

Seperti yang diketahui, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan tarif PPN 11% telah berlaku sejak 1 April 2022 yang lalu.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah telah mengumpulkan Rp 80,08 triliun ke kas negara usai menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11% sejak bulan April yang lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi