JAKARTA. Sebagai negara Kepulauan dan Maritim, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengkoneksikan mobilitas antar pulau. Banyaknya pulau yang terpisah oleh lautan membuat infrastruktur pelabuhan dan kapal penyebrangan feri menjadi salah satu yang harus mendapat prioritas. Hal itu disampaikan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti. "Ketidakseimbangan ekonomi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain membuat transportasi laut, seperti kapal feri dan penyebrangan perintis beserta infrastruktur pelabuhannya menjadi penting," ujarnya, Rabu (30/4) kemarin. Menko Perekonomian pada kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri ini memberikan gambaran bahwa membangun pelabuhan ditempat terpencil tidaklah terlalu mahal. Ia mencontohkan membuat pelabuhan di Nusa Tenggara Timur (NTT) tak perlu menunggu swasta yang membangun karena pelabuhan itu bisa dibangun dengan anggaran single year. Mengenai rencana pemerintah yang berencana mengkoneksikan antar pulau dengan jembatan seperti rencana membangun Jembatan Selat Sunda (JSS), Dorodjatun bilang belajar dari pembuatan jembatan Suramadu, membangun jembatan bukanlah hal yang mudah dan sangat kompleks. "Pertanyaan paling sederhana, saat akan membangun investor yang terlibat pasti bertanya siapa yang mau mengasuransikan proyek ini, dan kemudian jika pelaksanaannya tak sesuai target pasti akan jadi masalah," ungkapnya. Masih ada lagi, ia pun mengatakan setelah proyek jembatan selesai dibangun siapa yang menjamin untuk melakukan perawatan dan biayanya tidak murah. Untuk itu, ia menyarankan alangkah lebih bijak bila pemerintah memperkuat angkutan laut seperti kapal feri agar lebih efisien. "Disesuaikan untuk tiap daerah, kapal feri di Indonesia bagian barat lebih besar dari Indonesia bagian timur," paparnya. Dengan mendorong transportasi laut, Dorodjatun menilai Indonesia pun bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan menyediakan ruang bagi masyarakat pemilik kapal phinisi untuk berperan dalam mobilisasi orang dan barang antar pulau. Salah satu kebijakan pembangunan jembatan antar pulau yang pernah ditolaknya saat sebagai Menko Perekonomian adalah rencana membangun jembatan selat Bali. Alasannya, jembatan itu diyakini justru akan merusak objek pariwisata Bali karena jembatan akan membuat banyak truk bermuatan besar hilir mudik dengan mudahnya di Bali Selatan dan berpotensi menghambat bisnis pariwisata di Bali.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dorodjatun: Membangun JSS itu lebih kompleks
JAKARTA. Sebagai negara Kepulauan dan Maritim, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengkoneksikan mobilitas antar pulau. Banyaknya pulau yang terpisah oleh lautan membuat infrastruktur pelabuhan dan kapal penyebrangan feri menjadi salah satu yang harus mendapat prioritas. Hal itu disampaikan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti. "Ketidakseimbangan ekonomi antara pulau yang satu dengan pulau yang lain membuat transportasi laut, seperti kapal feri dan penyebrangan perintis beserta infrastruktur pelabuhannya menjadi penting," ujarnya, Rabu (30/4) kemarin. Menko Perekonomian pada kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri ini memberikan gambaran bahwa membangun pelabuhan ditempat terpencil tidaklah terlalu mahal. Ia mencontohkan membuat pelabuhan di Nusa Tenggara Timur (NTT) tak perlu menunggu swasta yang membangun karena pelabuhan itu bisa dibangun dengan anggaran single year. Mengenai rencana pemerintah yang berencana mengkoneksikan antar pulau dengan jembatan seperti rencana membangun Jembatan Selat Sunda (JSS), Dorodjatun bilang belajar dari pembuatan jembatan Suramadu, membangun jembatan bukanlah hal yang mudah dan sangat kompleks. "Pertanyaan paling sederhana, saat akan membangun investor yang terlibat pasti bertanya siapa yang mau mengasuransikan proyek ini, dan kemudian jika pelaksanaannya tak sesuai target pasti akan jadi masalah," ungkapnya. Masih ada lagi, ia pun mengatakan setelah proyek jembatan selesai dibangun siapa yang menjamin untuk melakukan perawatan dan biayanya tidak murah. Untuk itu, ia menyarankan alangkah lebih bijak bila pemerintah memperkuat angkutan laut seperti kapal feri agar lebih efisien. "Disesuaikan untuk tiap daerah, kapal feri di Indonesia bagian barat lebih besar dari Indonesia bagian timur," paparnya. Dengan mendorong transportasi laut, Dorodjatun menilai Indonesia pun bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan menyediakan ruang bagi masyarakat pemilik kapal phinisi untuk berperan dalam mobilisasi orang dan barang antar pulau. Salah satu kebijakan pembangunan jembatan antar pulau yang pernah ditolaknya saat sebagai Menko Perekonomian adalah rencana membangun jembatan selat Bali. Alasannya, jembatan itu diyakini justru akan merusak objek pariwisata Bali karena jembatan akan membuat banyak truk bermuatan besar hilir mudik dengan mudahnya di Bali Selatan dan berpotensi menghambat bisnis pariwisata di Bali.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
