KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar program padat karya tunai (PKT) yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi corona (Covid-19).

Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan, pelaksanaan PKT mulai dilakukan pada April lalu. PKT terdiri dari berbagai kegiatan seperti di bidang sumber daya air, bidang jalan, bidang perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan di 23.230 lokasi yang tersebar merata di 34 provinsi.

Danis memperkirakan, PKT ini dapat menyerap 613.000 pekerja. Meski bersifat padat karya, ia memastikan pelaksanaan program sesuai protokol pencegahan Covid-19.

“Progresnya kurang lebih sudah berjalan dengan progres hampir di 6.000 lokasi. Sudah menyerap 101.000 orang pekerja dengan dana yang sudah diserap sekitar Rp 1,8 triliun. Progresnya sekitar 15% sudah jalan,” kata Danis kepada Kontan.co.id, Jumat (12/6).

Baca Juga: PUPR akan rilis pedoman new normal di bisnis konstruksi, ini poin-poin pentingnya

Danis mengatakan, Kementerian PUPR juga akan melakukan program padat karya tunai tambahan. Kelak, pekerjaan regular yang biasanya menggunakan alat-alat berat akan dikurangi dan dijadikan menjadi padat karya. Ia menyebutkan, PKT tambahan ini dilakukan pada 18 kegiatan senilai Rp 654 miliar.

“Jadi pekerjaan yang tadinya pakai mesin, kami ubah jadi padat karya tetapi hanya kurang lebih selama 3 bulan saja. Mulai Juni ini, Juli, Agustus. Ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan. Itu nilainya Rp 654 miliar. Kami hitung menyangkut 80.000 orang penerima manfaat (pekerja),” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya ingin mempercepat PKT untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

“Kita ingin melaksanakan, mempercepat padat karya tunai. Apa itu? Yakni program memberikan pekerjaan yang low techno tapi padat karya di pedesaan terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat desa. Jadi distribusi uang pembangunan ke desa-desa, masih bisa dilaksanakan karena kita pakai protokol kesehatan,” jelas Basuki.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 10 triliun untuk melaksanakan PKT tahun 2020. Anggaran program padat karya tersebut digunakan untuk tujuh program

Ketujuh program itu yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (KOTAKU).

Lalu, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Baca Juga: Antisipasi lonjakan pengangguran, PUPR siapkan program padat karya Rp 11,6 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat