KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong reformasi pasar modal melalui agenda demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menegaskan batas peran antara bursa dan anggota bursa. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu agenda utama yang perlu didorong adalah demutualisasi BEI, yang akan disiapkan melalui payung aturan pemerintah. 

“Implementasinya dalam dilakukan melalui, yang pertama melalui private placement dan yang kedua bisa dengan IPO. Itu secara teknis bisa dibahas” jelasnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026, Kamis (5/2/2026).

BAIC Indonesia Resmi Kenalkan BJ30 Hybrid, Kendaraan Bertenaga yang Efisien

Menurut Airlangga, langkah demutualisasi ini penting dilakukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas terjaga melalui penegasan batas peran antara BEI dan anggota bursa. 

Baca Juga: PGAS Catat Penurunan Laba hingga September 2025, Simak Rekomendasi Sahamnya

Selain itu, meningkatkan batas minimal free float yang dinaikkan menjadi 15% juga menjadi salah satu agenda transformasi pasar modal. Airlangga memastikan proses implementasi ini akan berjalan secara bertahap.   

“Perusahaan tercatat tentu perlu diberikan masa transisi agar dapat melakukan penyesuaian secara bertahap, termasuk melalui proses persiapan dan pendalaman pasar,” ucap Airlangga. 

Dari sisi demand, kata dia, penguatan pasar modal perlu didukung oleh peningkatan peran investor institusional domestik. Terbaru, pemerintah memperluas promosi investasi saham dari yang hanya 10% menjadi 20%. 

“Dengan penekanan pada saham-saham berkualitas tinggi, khususnya yang tergabung dalam indeks LQ45 atau lainnya diserahkan kepada ketua dan seluruh jajaran OJK,” kata Airlangga. 

Selanjutnya: Ada Aturan Baru, Target IPO Tahun Ini Terancam Meleset

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News