KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satu langkah stretegis guna mendorong penguatan ekonomi masyarakat, digulirkan kantor Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid. Menggandeng Kementerian Koperasi RI dan Majelis Tabligh Muhammadiyah, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas berkomitmen mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.

Program tersebut, menyasar 12.000 jaringan masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kelak, pihak Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, akan bertindak sebagai katalisator yang menghubungkan antara perbankan dengan koperasi, termasuk di dalamnya unit usaha yang dikelola masjid.

“Ini menjadi langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global di tahun 2026,” katanya dalam Refleksi Ekonomi dan Doa Bersama Menjelang Tahun Baru 2026 di Lemdiklat Polri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).  Dalam Refleksi Ekonomi dan Doa Bersama tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan program koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Acara dirangkaikan dengan peluncuran Buku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan yang memuat uraian pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden selama satu tahun terakhir, laporan kondisi ekonomi nasional dan global, serta rekomendasi strategis program kerja untuk tahun mendatang.

“Acara ini menjadi tonggak sejarah, kerja sama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi, " ucap Setiawan Ichlas.

Kegiatan refleksi ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat penting, antara lain Menteri Koperasi Indonesia Ferry Juliantono, Ustadz Adi Hidayat, serta Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting untuk menjalankan amanat Presiden Prabowo agar koperasi mengejar ketertinggalan dengan BUMN dan swasta. “Koperasi harus bisa menjadi soko guru ekonomi kembali,” katanya dalam acara yang sama. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan transformasi kelembagaan dan digitalisasi koperasi.

Koperasi diharapkan tidak hanya bergerak di bidang konsumsi, namun juga bisa ke bidang produksi, dan perkreditan rakyat sebagai lembaga keuangan mikro. “Koperasi pembiayaan syariah bisa membantu masyarakat agar tidak terjebak pinjol dan bank emok,” kata Ferry. Apalagi menurut Ferry, selain ekonomi kerakyatan berbasis masjid, ada potensi yang besar penguatan koperasi pondok pesantren.

Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fathurrahman Kamal dalam kesempatan yang sama mengatakan, masjid tidak boleh hanya sebagai pusat ritual. “Masjid juga harus bisa menjadi pusat gerakan ilmu, dakwah, dan kesejahteraan umat,” katanya.

Dengan jaringan masjid yang luas, aset dan sumber daya yang besar, Fathurrahman Kamal mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan kerangka kerja pengembangan ekonomi berbasis masjid.

Beberapa komponen utama dalam program tersebut antara lain, Lembaga Bisnis Masjid (BMT, Koperasi), pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pengembangan unit usaha masjid (ritel dan jasa), pengembangan UMKM berbasis masjid, dan penguatan manajemen zakat dan wakaf produktif.

Selanjutnya: Bangun Kosambi (CBDK) Suntik Modal Dua Anak Usaha Rp 2,79 Triliun

Menarik Dibaca: Khusus 31 Desember! Promo Subway End Year Special, 2 Sandwich & 2 Coca-Cola Cuma 75K

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News