KONTAN.CO.ID - TANJUNG ENIM. Kebanyakan perusahaan tambang besar di Tanah Air dinilai enggan untuk melakukan hilirisasi Industri. Hal tersebut disinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada acara Pencanangan Hilirisasi Batubara di Kawasan Ekonomi Khusus PT Bukit Asam Tbk (PTBA/BACBSEZ), Minggu (3/3). "Terus terang, enggak banyak kegiatan pertambangan batubata besar di Indonesia yang punya semangat untuk hilirisasi. Kalau Arviyan (Direktur Utama PTBA) kan pinter, kalau cuman gali (tambang) jual, masa tunggu Arviyan," sindir Jonan. Apalagi, pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serius untuk melakukan hilirisasi. Bahkan, Jonan mengungkapkan sudah ada Peraturan Menteri 2018 yang dibuat untuk mengatur hilirisasi batubara.
"Jadi, ini sebenarnya ditunggu Pak Arviyan untuk bisa mempelopori (hilirisasi)," ungkapnya. Arti hilirasi industri menurut Jonan merupakan hal yang sangat penting, khususnya kemampuan untuk mengubah batubara menjadi DME. Harapannya, DME tersebut nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pengganti LPG. "Impor (LPG) kita kira kira 4,5 juta ton hingga 4,7 juta ton atau sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun. Ini yang kita coba kurangi," tegasnya. Selain menekankan pentingnya hilirisasi kepada PTBA, Jonan juga menyarankan pertamina untuk mengurangi impor LPG. "Yang gampang, bikin target 1 juta ton mengurangi impor LPG. Jadi bisa di mix LPG mungkin dengan 25% atau 50% DME," jelasnya. Terlebih lagi, saat ini deposit tambang batubara di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk lapisan 1 (B1) masih mencapai 4 miliar ton. Sedangkan untuk lapisan B2, pasokannya masih tersedia 6 miliar ton. "Kalau 10 miliarr ton diproduksi 40 juta ton dari Sumsel dan 24 juta ton, akan butuh waktu 250 tahun. Kalau potensi bisa 1.000 tahun," ujarnya.
