KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menilai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri kendaraan listrik (EV) perlu diterapkan secara lebih fleksibel. Hal ini disampaikan Moeldoko dalam konferensi pers PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2025 di Jakarta.

Moeldoko mengatakan, penerapan TKDN yang terlalu kaku justru berisiko menghambat laju investasi dan pelaksanaan proyek strategis, khususnya yang melibatkan teknologi tinggi. Ia mencontohkan kasus salah satu proyek energi panas bumi yang sempat tersendat karena terhalang ketentuan TKDN.

“Saya pernah sampaikan langsung ke Presiden saat menjadi staf, ada direktur utama perusahaan panas bumi yang sudah siap jalan tapi terhambat karena TKDN. Padahal teknologinya belum ada di dalam negeri, akhirnya proyek itu stagnan,” ujar Moeldoko dalam konferensi pers tersebut, Selasa (22/4).

Dukung Korporasi Terapkan ESG, Bank DBS Siap Berikan Pembiayaan dan Pendampingan

Baca Juga: Gaikindo Khawatir Pelonggaran TKDN Ancam Industri Otomotif Dalam Negeri

Ia menekankan bahwa semangat TKDN tetap penting sebagai bagian dari penguatan industri nasional. Namun, dalam praktiknya, perlu ada ruang fleksibilitas agar tidak menjadi beban yang menghambat investasi.

“Kalau belum punya teknologinya, ya jangan dipaksakan. Harus ada fleksibilitas, agar proyek tetap jalan,” ucapnya.

Moeldoko juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kesiapan ekosistem dalam negeri sebelum menerapkan batas TKDN secara merata di semua sektor, apalagi yang melibatkan komponen berteknologi tinggi.

Baca Juga: Soal Wacana Relaksasi Aturan TKDN, Begini Tanggapan Daihatsu

“Kalau nanti diterapkan secara kaku, bisa-bisa investor kecewa dan kehilangan semangat. Padahal kita butuh mereka untuk membangun industri EV nasional,” tambahnya.

Meski begitu, ia tetap mendukung kebijakan TKDN sebagai strategi jangka panjang. “Tapi sekali lagi, harus bijak. Jangan sampai bikin proyek mandek,” tutup Moeldoko.

Baca Juga: Periklindo dan Dyandra Promosindo Akan Gelar Pameran PEVS 2025, Begini Rinciannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News