KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus melanjutkan kebijakan makroprudensial yang longgar dan akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan bagi dunia usaha.

Untuk itu, kebijakan makroprudensial longgar ini mencakup rasio konversi terkait perbankan sebesar 0%, rasio intermediasi makroprudensial pada kisaran 84%-94% dan rasio penyangga likuiditas makroprudensial sebesar 6%.

Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, Maybank Indonesia Perkuat Hubungan dengan Nasabah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut kondisi likuiditas perbankan tetap dijaga lebih dari cukup dengan rasio alat likuid per Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sekarang memiliki nilai lebih dari 29%.

“Ini tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi juga mendorong perbankan terus menyalurkan kredit dan pembiayaan,” ujar Perry di Jakarta, Senin (8/5).

Baca Juga: Kredit Restrukturisasi Masih Tersisa Rp 450 Triliun, Ini Kata Bos OJK

Lebih dari itu, BI mendorong kredit kepada UMKM, Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Pembiayaan Hijau. Program ini terus gencarkan mulai 1 April 2023 lalu dengan besaran total insentif makroprudensial yang dapat diterima bank ditingkatkan dari sebelumnya, dari yang awalnya paling besar 200 bps menjadi paling besar 280 bps.

Adapun total insentif tersebut terdiri dari insentif atas kredit pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR, dan kredit UMKM meningkat dua kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, serta insentif makroprudensial untuk penyaluran kredit dan pembiayaan hijau paling tinggi 0,3%.

Selain itu BI juga merelokasi penerima insentif makroprudensial, khususnya kepada sektor-sektor yang belum pulih seperti di bidang transportasi, hotel dan restoran, serta industri kulit dan alas kaki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News