KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan apresiasi tinggi kepada Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sebagai Mitra Terbaik 2017 atas kontribusi asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia tersebut dalam mendukung percepatan Program Sejuta Rumah (PSR) yang digalakkan pemerintah.

Penyerahan penghargaan diserahkan langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang diterima Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata di puncak peringatan Hari Bakti PU ke-72 tahun 2017, Senin (4/12).

Menurut Eman, dalam setahun terakhir REI telah menerima sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga dan media massa terkait dengan komitmen dan sumbangsih yang sudah dilakukan REI dalam mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga penghargaan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR itu membuat apresiasi terhadap peran asosiasi tersebut menjadi semakin sempurna.

“Penghargaan dari pemerintah ini menjadi satu kebanggaan dan kehormatan bagi pengurus REI baik di pusat maupun di daerah yang sudah bekerja keras melayani anggota. Juga menjadi persembahan kepada seluruh anggota REI se-Indonesia yang telah bekerja keras berpartisipasi mensukseskan program sejuta rumah untuk rakyat,” kata Eman dalam siaran persnya, Rabu (6/12) .

Dia berharap penghargaan ini menjadi pendorong dan motivasi bagi anggota REI di tahun-tahun berikutnya untuk bekerja keras dalam mensukseskan program strategis pemerintah di bidang perumahan rakyat, sekaligus memajukan industri properti.

Menurut Eman, partisipasi REI dalam mendukung PSR tidak hanya dengan mengejar angka pembangunan rumah subsidi dan nonsubsidi saja, tetapi REI juga selalu siap memberikan masukan-masukan atas kebijakan pemerintah yang kurang bisa diterapkan di lapangan.

REI, ungkap Eman, menilai program pemerintah dalam mendorong pasokan hunian dan membantu keterjangkauan masyarakat memiliki tempat tinggal ini cukup baik, sehingga pengembang swasta mau ikut berpartisipasi dengan sungguh-sungguh meski secara bisnis margin membangun rumah subsidi sangat tipis sekali. Ini menjadi bagian tugas mulia pengembang bagi bangsa dan negara.

Sejalan dengan upaya terus mendorong program pembangunan sejuta rumah, DPP REI telah melakukan ujicoba fasilitas video conference untuk mempermudah rapat koordinasi (rakor) rutin dengan seluruh DPD REI se-Indonesia.

Lewat fasilitas tersebut, nantinya daerah bisa menyampaikan langsung berbagai keluhan di lapangan kepada DPP REI kepada pejabat berwenang yang dihadirkan baik dari perbankan, BPN, kementerian terkait termasuk ditjen pajak.

Saat ujicoba yang dilakukan Selasa (5/12), DPP REI melakukan telewicara dengan 8 DPD REI antara lain DPD REI DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Rapat monitoring jarak jauh perdana ini dihadiri Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) Oni Febriarto Rahardjo dan Senior Vice President Non Subsidized Mortgage & Consumer Loan Lending Division Bank BTN, Suryanti Agustinar.

“Ini memang masih ujicoba, sembari melihat apa yang perlu diperbaiki lagi. Secara umum respon DPD REI kemarin cukup bagus. Kualitas gambar dan suara juga akan terus dimaksimalkan di rakor rutin berikutnya,” kata Eman.

Dia menambahkan, rakor rutin melalui video conference ini merupakan salah satu program kerja unggulan DPP REI untuk membangun komunikasi anggota di daerah dengan seluruh stakeholder yang memiliki otoritas untuk memberi keputusan terhadap berbagai kendala pengembang di lapangan. Tujuannya adalah menjaga komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.

“Jadi misalnya ada pengembang daerah yang mengajukan kredit konstruksi, tapi sudah sebulan lebih tidak cair, ini bisa dibahas di rakor rutin. Kita undang BTN, bisa dicek apakah karena pengembang tidak penuhi persyaratan atau bank mengalami keterbatasan SDM. Solusinya diusahakan kalau bisa langsung putus saat itu juga,” papar Eman.

Sejak memimpin REI setahun lalu, Eman didampingi Sekretaris Jenderal DPP REI Totok Lusida memberikan prioritas kerja kepada 7 pilar yakni masalah pendidikan dan pelatihan, pembiayaan dan perbankan, pertanahan, perpajakan, infrastruktur, tata ruang serta hukum dan perizinan.

Eman berharap, monitoring rutin terhadap 7 persoalan pokok itu bisa terbantu dengan adanya dukungan teknologi informasi yang sudah mulai diuji coba tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia