KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan risiko gangguan pasokan mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pengembangan transportasi publik sebagai strategi menekan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Muiz Thohir menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong peralihan masyarakat ke angkutan massal, meski implementasinya tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal. “Tapi kembali lagi, insentif itu ada yang kalau betul-betul terpaksa, ada yang terbatas juga. Karena kendalanya di fiskal. Fiskal kembali ke kemampuan dari BBM maupun dari bisnis,” ujar Muiz kepada media di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: MUI Soroti War Ticket Haji, Kemenhaj Diminta Fokus Pelaksanaan Haji 2026 Ia menjelaskan, dari sisi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berbagai stimulus telah digulirkan, salah satunya melalui program Program Pembelian Layanan alias Buy the Service (BTS) yang mendorong penyediaan angkutan umum di daerah. “Kalau dari Kementerian Perhubungan kan banyak juga beberapa yang kita berikan, insentif misalnya kayak program BTS. Itu kan salah satu insentif juga untuk bagaimana mendorong kota,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan transportasi bagi pelajar guna mendorong peralihan dari penggunaan sepeda motor ke angkutan umum berbasis massal. “Kemudian juga ada beberapa program, misalnya bantuan ke sekolah. Itu juga kita berikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendorong shifting dari kendaraan pribadi atau sepeda motor untuk para pelajar ke kendaraan yang berbasis massal,” katanya. Secara kebijakan, penguatan transportasi publik memang menjadi salah satu strategi utama dalam menekan konsumsi energi sektor transportasi. Dalam paparan Ditjen Perhubungan Darat, pengembangan angkutan umum massal dinilai mampu menurunkan penggunaan energi secara signifikan melalui peralihan moda transportasi. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Muiz mengungkapkan, progres proyek angkutan massal seperti BRT di beberapa kota masih berjalan bertahap dengan berbagai paket pekerjaan. “Kalau persentasenya masih kecil sih. Ada juga paket pekerjaan jalurnya yang tadi 21 kilometer, itu ada satu persen sendiri. Ada halte di on-corridor, ada juga depo,” ujarnya.
Baca Juga: Harga Avtur Naik, Tambahan Biaya Haji Rp 1,77 Triliun Tak Dibebankan Jemaah Ia menambahkan, sejumlah kendala muncul mulai dari persoalan teknis di lapangan hingga dampak sosial, seperti relokasi pedagang kaki lima yang terdampak pembangunan koridor transportasi. “Kemarin kita juga duduk bersama dari para penyedia yang membangun paket-paket itu dengan pemerintah kawasan kota. Intinya sebenarnya kalau ada permasalahan di lapangan, termasuk ke aparat penegak hukum dan masyarakat setempat,” kata Muiz. Untuk proyek di wilayah lain seperti Bandung Raya, pembangunan juga masih dalam tahap awal. Dari rencana sekitar 250 halte, baru sekitar 30 halte yang terealisasi, dengan target penyelesaian bertahap hingga 2027. “Sebenarnya prinsipnya kita berjalan saja. Kalau yang off-corridor sudah mulai lebih maju. Yang lain-lain ini juga masih berproses,” ujarnya. Ia menegaskan, percepatan proyek transportasi publik juga harus memperhatikan aspek sosial, termasuk kompensasi bagi masyarakat terdampak. Pemerintah bahkan melibatkan lembaga internasional seperti Bank Dunia untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar.
“Hari ini juga masih diskusi dengan World Bank. Karena World Bank itu sangat ketat terkait jangan sampai ketika dibangun ada dampak-dampak sosial yang tidak tertangani,” jelasnya. Ke depan, pemerintah menilai penguatan transportasi publik menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mengurangi beban subsidi BBM, seiring tingginya konsumsi energi di sektor transportasi dan dominasi penggunaan kendaraan pribadi.
Baca Juga: Menhaj: Biaya Haji Turun Rp 7 Juta di Era Presiden Prabowo Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
