KONTAN.CO.ID - Pemerintah tengah melakukan reformasi zakat dan wakaf dengan cara memperbaiki manajemennya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat dan wakaf ini harus produktif sehingga bisa memberikan manfaat yang besar untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan mengatakan, pihaknya telah mendorong kolaborasi lembaga-lembaga mobilisasi dana masyarakat termasuk yang berbasis agama seperti Muhammadiyah, Lazismu, Lazisnu dan Baznas untuk bersinergi dengan program pemerintah. Sinergi ini mencakup dua hal.

“Pertama dengan menggunakan data yang sama. Pemerintah punya basis data terpadu yang isinya 40% keluarga miskin dan rentan seluruh Indonesia. Lokasinya di mana kami tahu, yang dibutuhkan apa kami tahu,” kata Elan di Yogyakarta, Kamis (24/8).

Kedua, sinergi pemanfaatan dari dana masyarakat dengan lembaga-lembaga mobilisasi dana tersebut. Hal ini sudah dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Di NTT, dengan Lazismu, mereka menolong masyarakat kecil punya akses penerangan listrik. Jadi kami identifikasi dari data itu. Kami juga kerjasama dengan LSM lokal untuk membantu pengadaan, distribusi, dan maintenance-nya,” kata dia.

Elan menyatakan, sudah dua tahun ini pemerintah membuka diri dengan lembaga-lembaga mobilisasi dana dan lembaga swasta yang ingin melakukan Corporate social responsibility (CSR) yang tidak tahu ke mana harus menyalurkannya.

Adapun hal ini tidak terbatas pada pengadaan infrastruktur dasar saja, tetapi juga memberikan kredit mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan, “Seperti pemerintah kan punya Program Keluarga Harapan (PKH), rastra, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi ada juga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ya seperti itu,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto