JAKARTA. Selama delapan bulan terakhir, DPD II Golkar di tingkat kabupaten/kota, tidak mendapatkan dana operasional dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Ketua DPP Golkar Yorris Raweyai, beberapa waktu lalu telah mengingatkan hal tersebut kepada DPP Golkar, termasuk kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

Namun, kini muncul desakan dari DPD II Golkar untuk mengganti Ical. Karena, sampai sekarang janji Ical membayar uang operasional Golkar di daerah, belum dipenuhi.

Ada 460 DPD II Golkar seluruh Indonesia, dengan uang operasional Rp 50 juta per bulan. Sementara, untuk tingkat provinsi ada 33 DPD I Golkar, dengan uang operasional sekitar 80 juta per bulan.

Politisi Senior Golkar Zainal Bintang kepada Tribunnews.com, Selasa (27/8/2013), mengakui mayoritas DPD II protes, karena sudah delapan bulan dana operasional dari DPP tidak pernah diberikan lagi.

Dia juga mendengar ada ancaman dari mereka untuk meminta Munaslub Golkar mengganti Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar, jika uang operasional mereka tidak dibayarkan sampai Rapimnas Golkar Oktober mendatang.

"DPD II Golkar bisa berpotensi memaksakan Rapimnas Golkar Oktober nanti, berubah menjadi Munaslub untuk mengganti Ketua Umum," kata Bintang.

Menurut Bintang, Ical jangan menganggap remeh pernyataan Yorris, karena itu suara realitas akar rumput Golkar.

"Kalau DPD II kecewa, itu berbahaya bagi Golkar dan Ical di Pileg dan Pilpres 2014, bisa kalah. Karena DPD II adalah mesin partai (ujung tombak) di lapangan. Bayangkan kalau mesin partai 'mogok'," tutur Bintang.

Wakil Ketua Wantim Ormas MKGR menyarankan, Ical harus mengevaluasi ring satu, karena gagal mengendalikan DPD II Golkar.

"Ical supaya tegakkan disiplin partai, dan Yorris supaya ditegur, karena dia telah membuka aib partai di depan umum," cetusnya. (Tribunnews)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan