JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono meminta pemerintahan yang baru nanti bisa memaksimalkan potensi maritim nasional yang besar. Dengan posisi strategis Indonesia yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan Benua Asia dengan Australia, pemerintah perlu lebih serius mengelola sektor ini agar dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. 

Pesan itu disampaikan Nono Sampono saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (13/10/2014), seperti dalam rilis pers yang diterima KONTAN. Saran ini disampaikan karena menurut Nono sejak merdeka sampai zaman reformasi, Indonesia belum mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim.

Memang ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun dukungan anggaran untuk mengelola potensi maritim dianggap masih relatif kecil. Apalagi jika melihat anggaran di provinsi yang karakteristiknya merupakan daerah laut seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Kepulauan Riau, Banka, Belitung dan Sulawesi Utara. 

"Porsi anggaran pembangunan yang didistribusikan pemerintah pusat selama ini tidak menghitung faktor potensi kelautan yang harus digali tetapi masih terpaku pada pembangunan infrastruktur di darat baik jalan tol, bendungan, maupun irigasi," kata Nono.

Porsi anggaran yang minim ini disebabkan karena jumlah penduduk yang masih menjadi faktor dominan dalam distribusi anggaran. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, maka otomatis porsi anggaran juga sedikit. "Indonesia akan menjadi negara besar jika mengubah paradigma pembangunan ke arah maritim," katanya.

Negara-negara besar di dunia, menurutnya, tidak satupun mau melepaskan kepentingan nasionalnya di laut karena mereka sadar adanya potensi besar di laut, dari potensi hayati sampai kandungan mineral seperti emas, minyak dan gas. Negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok bahkan membuat inisiatif mengenai keamanan laut mereka dan membuat armada yang kuat untuk mengamankan kepentingan atas laut terotorial mereka.

"AS bahkan tidak segan-segan memasuki wilayah negara lain kalau ada kapal dagangnya yang diganggu, seperti pada pembajakan kapal AS di Somalia," ujarnya.

Dia menilai, agar kejayaan maritim Indonesia bisa diraih kembali, maka perlu ada kesetaraan anggaran pembangunan dan dukungan untuk program poros maritim global. Dengan begitu maka kontribusi sektor kelautan akan naik dari saat ini yang hanya mencapai sekitar 18,6% ekonomi nasional. 

"Padahal kontribusi sektor kelautan bisa diakselerasi sampai enam kali dari total APBN yang sudah menembus Rp 2000 triliun. Tentunya akselerasi ini bisa dicapai apabila porsi anggaran kemaritiman dioptimalkan secara maksimal," ujarnya. Dia yakin anggaran besar untuk daerah dengan potensi kelautan akan menjadi akselerasi pembangunan di daerah dan nasional.

Masih kurangnya anggaran sektor kelautan juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto. Dengan target pertumbuhan sektor perikanan sebesar 7% pada 2015-2019, maka anggaran yang saat ini ada dianggap terlalu minim. 

"Ada beberapa hal yang menjadi ganjalan, antara lain adalah keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sektor kelautan," katanya. Menurutnya anggaran negara untuk sektor perikanan ada di kisaran Rp 6-7 triliun per tahun, sangat kecil jika dibanding anggaran di sektor pertanian mencapai Rp 20 triliun per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa