JAKARTA. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife melirik potensi bisnis dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Salah satunya adalah jasa pengelolaan administrasi untuk mereka kelola.

Chief Employee Benefit Manulife Nur Hasan Kurniawan menyebut selama ini ada sejumlah kendala yang menghambat industri DPPK untuk bisa tumbuh maksimal. Salah satunya karena kekurangan sumber daya manusia. "Banyak pengurus DPPK yang rangkap jabatan alias masih bekerja juga di perusahaan pendiri," kata dia, Kamis (12/11).

Padahal, saat ini ketentuan regulasi di industri dana pensiun semakin ketat. Misalnya saja periode pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang makin rutin.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Dengan banyaknya data administrasi yang harus diurus berbarengan dengan pekerjaan para pengelola di perusahaan pendiri, DPLK Manulife menawarkan jasa pengelolaan administrasi kepada DPPK tersebut.

Jasa tersebut dikelola oleh anak usaha Manulife PT Buanadaya Sarana Indonesia (BSI) melalui layanan yang bernama Pension Administration Service (PAS).

Melalui layanan PAS ini, Nur Hasan bilang proses administrasi DPPK bisa berjalan dengan lebih akurat dan tepat waktu. Sehingga kewajia kepada regulator, pendiri, peserta, dan pihak terkait bakal lebih mudah dilakukan.

Mengingat masih banyaknya pengurus DPPK yang rangkap jabatan, layanan yang DPLK Manulife tawarkan pun disebutnya bisa memudahkan mereka untuk lebih fokus mengurus operasional di perusahaan pendiri.

Sebenarnya BSI sendiri bukan pemain baru di bisnis ini. Pasalnya mereka sudah menjalankan jasa pengelolaa administrasi sejak 1985 lalu alias seumuran dengan Manulife di Indonesia. "Tapi kita akan menggaungkan kembali jasa ini karena potensinya masih sangat besar," ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News