KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dapat tercapai secara optimal, khususnya di wilayah strategis seperti Batam dan sekitarnya. DPN merupakan lembaga negara nonstruktural yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, dengan Ketua Harian dijabat Jenderal TNI (Purn) Syafrie Syamsudin. Kunjungan kerja ini dilaksanakan atas arahan pimpinan DPN sebagai bagian dari penguatan koordinasi pusat dan daerah.
Baca Juga: Suzuki Recall Grand Vitara Produksi Desember 2024-April 2025, Ini Masalahnya Rombongan DPN dipimpin Deputi Geostrategi Mayjen TNI Ari Yulianto, didampingi Deputi Geoekonomi Dr. Yayat Ruhyat, serta sejumlah tenaga ahli utama, madya, dan muda. Tenaga Ahli Madya DPN Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ashari Alamsyah, CHRMP, mengatakan dalam kunjungan tersebut DPN melakukan serangkaian pertemuan dan peninjauan lapangan ke sejumlah objek strategis yang dinilai berkontribusi langsung terhadap perekonomian nasional. Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain PT Taman Resor Internet dan Nongsa Park serta kantor landing point Indosat Batam yang berkaitan dengan infrastruktur kabel serat optik. DPN juga mengunjungi PLTGU Tanjung Ucang, PLN Unit Induk Distribusi Tanjungpinang, Kawasan Industri Bintan Inti di Tanjung Uban, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan, serta KEK Tanjung Sauh di Batam. “Seluruh titik yang dikunjungi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian nasional,” ujar Ashari dalam keterangannya yang diterima Kamis (29/1/2026).
Baca Juga: Kemendag Pastikan Distribusi Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026 Aman Terkendali Selain peninjauan lapangan, DPN juga menggelar pertemuan dengan BP Batam. Dalam pertemuan tersebut, DPN memperkenalkan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa, termasuk melalui penguatan aspek geoekonomi. “Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor perekonomian,” jelas Ashari. Ia menambahkan BP Batam menyatakan optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Batam ke depan dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan negara. Terkait pengembangan KEK Tanjung Sauh, Ashari menekankan keberhasilan kawasan tersebut sangat bergantung pada komitmen Pemerintah Kota Batam selaku Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBP). “Fungsi kami adalah mengumpulkan data dan mengidentifikasi persoalan. Jika ada kendala, kami akan mengomunikasikan dan mengorkestrasikan solusi bersama di tingkat pusat,” ujarnya.
Baca Juga: Kebijakan Trump Dinilai Tak Ganggu Proyek Bisnis Penangkapan Karbon di Indonesia Sementara itu, pengusaha Batam Johannes Kennedy menilai kunjungan DPN menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa KEK Tanjung Sauh merupakan aset strategis negara yang dikawal langsung dari sisi kebijakan, keamanan, dan kepastian investasi. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan menjadi kunci untuk memenangkan persaingan investasi di jalur Selat Malaka,” kata Johannes. Ia menambahkan keunggulan KEK Tanjung Sauh tidak hanya terletak pada posisi geografis yang strategis di jalur pelayaran dunia, tetapi juga pada kesiapan kawasan serta kepastian regulasi.
“Kami mengembangkan KEK Tanjung Sauh dengan orientasi jangka panjang, mengintegrasikan pelabuhan internasional, industri energi, dan manufaktur modern. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kawasan ini berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepulauan Riau,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
