JAKARTA. Pembahasan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bakal bergulir hingga paripurna DPR. Pasalnya, sikap politik setiap fraksi di DPR berbeda tentang kebijakan ini. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya menggodok masalah kenaikan BBM subsidi di badan anggaran DPR saja. "Badan anggaran tidak akan bisa memutuskan hal itu," ujar wakil ketua DPR, Pramono Anung. Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, perbedaan sikap setiap fraksi hanya bisa ditampung lewat sidang paripurna DPR. Apalagi, kata Pramono, tidak mungkin mengubah sikap fraksi terhadap rencana kenaikan BBM subsidi. Sebagai informasi, tiga fraksi di DPR menolak rencana pemerintah mendongkrak harga BBM subsidi. Setelah fraksi PDI-P dan Gerindra, giliran Fraksi PKS menyatakan penolakan lewat surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR akan bawa masalah BBM ke paripurna
JAKARTA. Pembahasan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bakal bergulir hingga paripurna DPR. Pasalnya, sikap politik setiap fraksi di DPR berbeda tentang kebijakan ini. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya menggodok masalah kenaikan BBM subsidi di badan anggaran DPR saja. "Badan anggaran tidak akan bisa memutuskan hal itu," ujar wakil ketua DPR, Pramono Anung. Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, perbedaan sikap setiap fraksi hanya bisa ditampung lewat sidang paripurna DPR. Apalagi, kata Pramono, tidak mungkin mengubah sikap fraksi terhadap rencana kenaikan BBM subsidi. Sebagai informasi, tiga fraksi di DPR menolak rencana pemerintah mendongkrak harga BBM subsidi. Setelah fraksi PDI-P dan Gerindra, giliran Fraksi PKS menyatakan penolakan lewat surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News