JAKARTA. Sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sore ini mendatangi Istana Negara. Tujuan mereka tentu saja untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Ada tiga hal yang menjadi pembahasan, yaitu mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, masalah penunjukan Kapolri baru, serta soal perpanjangan nota kesepahaman pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Khusus mengenai Freeport, DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) yang membahas perpanjangan MoU renegosiasi kontrak karya Freport.

Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan, panja tersebut akan dibentuk di Komisi VII DPR, sebagai mitra kerja kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). DPR juga akan memanggil Menteri ESDM Sudirman Said, serta pihak Freeport, untuk mempertanyakan perpanjangan MoU.

Menurut DPR perpanjangan tersebut menyalahi aturan. Hanya saja tidak dijelaskan bagian mana dari perpanjangan MoU tersebut yang melanggar aturan.

Salah satunya, ia menekankan masalah rencana pembangunan smelter oleh Freeport di Gresik. "Seharusnya, pembangunan smelter dilakukan di Papua bukan di Gresik," ucap Setya, Senin (2/2) di Istana Negara, Jakarta.

Kalau persoalannya hanya tidak ada power plant atau pembangkit listrik, seharusnya pemerintah membantu. Apalagi, anggaran dana untuk Papua selalu besar, terutama karena otonomi khusus. Anggaran untuk Papua setiap tahunnya tak kurang dari Rp 35 triliun.

Padahal, keuntungan yang dihasilkan dari Freeport terhadap Indonesia hanya Rp 6 triliun. Ini dianggap tidak seimbang, sebab dana otsus itu seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur. Dalam kesempatan tersebut Setya juga mengatakan, pemerintah telah setuju untuk meminta Freeport membangun smelter di Papua.

  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa