JAKARTA. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR akan segera memanggil Kedubes Australia terkait kasus penyadapan yang di duga turut pula menyadap percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah orang dekatnya. "Saya kecewa dan marah ini perlakuan tidak patut dilakukan dari segi tata krama diplomasi, dalam waktu tak terlalu lama kami (DPR) akan mengundang pihak Dubes, agar menjelaskan duduk perkara masalah ini," katanya di Kompleks Parlemen (18/11). Priyo menambahkan, pemerintah terlalu lemah melakukan upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus ini. "Saya menilai pemerintah masih belum cukup meminta langkah penjelasan balik, kehadiran Wapres Boediono di Australia juga belum cukup diketahui publik,"keluhnya. Oleh karenanya, Ketua DPP Partai Golkar ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan segi sekuritas dalam pengeloaan data penting negara agar tidak mudah disadap serta menyarankan agar pemerintah merubah pendekatan diplomasi atas kasus ini. "Pemerintah terkesan lembek, diplomasi kita sopan-santun itu bagus, tapi kalau lembek itu kami sesalkan, kadang kita harus gunakan diplomasi koboi, kali waktu perlu lah dengan diplomasi koboi," tandasnya. Untuk diketahui, berdasarkan dokumen Snowden yang dikutip dari ABC dan Guardian pada Senin (18/11), menunjukkan intelijen Australia telah menyadap pembicaraan telepon SBY. Selain itu, intelijen Australia juga melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari di bulan Agustus 2009. Data itu berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate). Tidak hanya itu, berdasarkan laporan tersebut, penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY, seperti Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Juru Bicata Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng. Selain itu, Australia juga menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Syofyan Djalil.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR akan panggil Dubes Australia bahas penyadapan
JAKARTA. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR akan segera memanggil Kedubes Australia terkait kasus penyadapan yang di duga turut pula menyadap percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah orang dekatnya. "Saya kecewa dan marah ini perlakuan tidak patut dilakukan dari segi tata krama diplomasi, dalam waktu tak terlalu lama kami (DPR) akan mengundang pihak Dubes, agar menjelaskan duduk perkara masalah ini," katanya di Kompleks Parlemen (18/11). Priyo menambahkan, pemerintah terlalu lemah melakukan upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus ini. "Saya menilai pemerintah masih belum cukup meminta langkah penjelasan balik, kehadiran Wapres Boediono di Australia juga belum cukup diketahui publik,"keluhnya. Oleh karenanya, Ketua DPP Partai Golkar ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan segi sekuritas dalam pengeloaan data penting negara agar tidak mudah disadap serta menyarankan agar pemerintah merubah pendekatan diplomasi atas kasus ini. "Pemerintah terkesan lembek, diplomasi kita sopan-santun itu bagus, tapi kalau lembek itu kami sesalkan, kadang kita harus gunakan diplomasi koboi, kali waktu perlu lah dengan diplomasi koboi," tandasnya. Untuk diketahui, berdasarkan dokumen Snowden yang dikutip dari ABC dan Guardian pada Senin (18/11), menunjukkan intelijen Australia telah menyadap pembicaraan telepon SBY. Selain itu, intelijen Australia juga melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari di bulan Agustus 2009. Data itu berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate). Tidak hanya itu, berdasarkan laporan tersebut, penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY, seperti Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Juru Bicata Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng. Selain itu, Australia juga menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Syofyan Djalil.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
