KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IX DPR RI menjadwalkan pemanggilan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk membahas polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat Dengar Pendapat (RDP) dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/4/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai isu dalam pelaksanaan program MBG, termasuk pengadaan sekitar 20.000 unit motor listrik yang menuai sorotan publik.
Baca Juga: Motor Listrik Program MBG Tuai Polemik, Merek Baru Emmo Jadi Sorotan “Kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20.000 motor listrik,” ujar Charles. Ia menegaskan, Komisi IX tidak pernah menerima konsultasi terkait pengadaan tersebut. Bahkan, menurutnya, kebijakan itu dinilai tidak sejalan dengan fokus utama program MBG yang bertujuan memperbaiki gizi anak. Charles juga menilai langkah tersebut tidak tepat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Selain itu, harga motor listrik yang disebut mencapai Rp 45 juta hingga Rp 50 juta per unit dinilai terlalu mahal dibandingkan produk sejenis di dalam negeri.
Baca Juga: Polytron: Belum Ada Tawaran BGN Terkait Pengadaan Motor Listrik Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pengadaan motor listrik dilakukan untuk mendukung distribusi program ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan biasa. “Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, termasuk desa yang hanya bisa diakses dengan motor, jadi ini untuk menunjang operasional,” jelas Dadan. Ia menyebutkan, kendaraan tersebut tidak hanya digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga oleh petugas lainnya di lapangan. Pengadaan itu sendiri telah masuk dalam anggaran 2025, dengan realisasi sekitar 21.800 unit dari target 24.400 unit.
Baca Juga: Pengadaan Motor Listrik MBG Memantik Polemik Namun, Dadan memastikan tidak ada rencana pengadaan lanjutan pada 2026. Ia juga mengklaim harga pembelian berada di bawah harga pasar, sekitar Rp 42 juta per unit. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menghentikan pengadaan tersebut dan tidak mengalokasikan anggaran pada tahun berjalan. “Ketika tahu, saya potong anggarannya,” kata Purbaya. Menurutnya, pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun sebelumnya yang sudah terlanjur berjalan sebelum akhirnya dihentikan.
Baca Juga: Purbaya Buka Suara soal Motor Listrik untuk SPPG, Akui Ada Miskomunikasi Menanggapi rencana pemanggilan DPR, Dadan memastikan akan hadir memenuhi undangan rapat untuk memberikan penjelasan langsung terkait kebijakan tersebut. Sumber:
https://nasional.kompas.com/read/2026/04/09/18493681/komisi-ix-dpr-panggil-kepala-bgn-soal-pengadaan-motor-listrik?page=all#page2. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
