KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN dan Pertamina pada awal masa sidang bulan Mei ini. Pokok utamanya adalah untuk meminta penjelasan akan rekaman yang beredar antara Menteri BUMN dengan direktur utama PLN.

"Kami berencana memanggil kepala perusahaan BUMN PLN dan Pertamina di awal masuk masa sidang," jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal, Senin (7/5).

Seperti diketahui, telah beredar rekaman percakapan antara Rini dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang berisi adanya pembagian fee proyek gas, dan diduga berkaitan dengan Pertamina. Percakapan yang diunggah di Instagram oleh akun @jokerpolitik pada Jumat (27/4) tersebut menurut Menteri Rini telah diedit sehingga mengesankan demikian.

Asal tahu Komisi yang membawahi industri, investasi dan persaingan usaha ini berpasangan kerja dengan BUMN. Namun, untuk pemanggilan langsung Menteri BUMN Rini Soemarno belum bisa dipanggil lantaran adanya rekomendasi dari panitia khusus Angket Pelindo II yang memboikot Rini dari DPR sejak 2015.

Karena itu, DPR akan memanggil deputi BUMN untuk mewakili Rini. Kemudian tak hanya untuk membicarakan soal klarifikasi rekaman, namun menurut Hekal, DPR juga berkesempatan untuk mengembangkan sidang ke pergantian direksi-direksi BUMN yang kerap dinilai terlalu sering.

Adapun DPR saat ini sedang memasuki masa reses hingga 17 Mei, dan masa sidang akan dibuka pada 18 Mei-31 Mei 2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia