KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana memanggil PT PLN (Persero). Parlemen ingin meminta penjelasan perihal pemadaman listrik skala luas atau blackout yang melanda sebagian Sumatra pada akhir pekan ini.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyatakan bahwa pihaknya ingin menggali informasi secara mendalam perihal akar masalah yang menyebabkan blackout di Sumatra beserta dampak yang ditimbulkannya. DPR juga akan meminta PLN menyiapkan strategi dan mitigasi yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kami ingin memahami permasalahan pembangkitan termasuk juga jaringan yang terdampak. Kami akan secara teratur memanggil RDP (Rapat Dengar Pendapat) kepada PLN. Tetapi khusus untuk kasus ini, saya kira kami akan memanggil untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari PLN dalam waktu dekat," kata Eddy saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (24/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Jelang Iduladha 2026, Harga Cabai hingga Daging Sapi Kompak Naik

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, sepakat bahwa PLN perlu menjelaskan secara detail terkait penyebab blackout serta solusi dan strategi agar hal serupa tidak terulang. Namun, Komisi XII akan terlebih dulu melakukan diskusi internal sebelum menjadwalkan pemanggilan PLN.

"Komisi XII akan membicarakan untuk menentukan jadwal pemanggilan PLN, untuk menjelaskan penyebab terjadinya blackout secara detail dan solusinya, serta pencegahannya di masa yang akan datang," kata Ramson.

Menurut Ramson, ketersediaan pasokan energi di pembangkit listrik seharusnya tidak menjadi kendala, terutama dalam kondisi yang masih oversupply. Hanya saja, keandalan sistem jalur transmisi perlu menjadi perhatian serius.

"Pemeliharaan dan pengawasan jalur transmisi perlu ditingkatkan, apalagi jalur transmisi Jawa dan Sumatra sangat rentan kalau terjadi kerusakan dengan alasan apa pun," ujar Ramson.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, mengusulkan agar setiap provinsi di kawasan Sumatra bisa "mandiri energi", tidak lagi tergantung pada sistem interkoneksi seperti saat ini.

Baca Juga: Di Kebumen Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan, Target Swasembada Daging 4-5 Tahun

"Mandiri energi di sini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing," ungkap Syarif, yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jambi.

Menurut Syarif, masing-masing provinsi memiliki sumber energi tersendiri yang bisa dioptimalkan, mulai dari batubara, gas, air, hingga surya. Di sisi lain, Syarif menekankan bahwa tanggung jawab untuk mengamankan sektor kelistrikan bukan hanya pada PLN sebagai BUMN, melainkan juga tanggung jawab pemerintah.

Terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang harus membuat regulasi dan arah kebijakan yang jelas terkait pemenuhan kebutuhan listrik. "Sangat ironis, Sumatra merupakan lumbung energi dengan sumber daya alam energi berlimpah, namun ketahanan listriknya sangat lemah," tandas Syarif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News