KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi III DPR RI berencana mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan setelah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Komisi yang membidangi urusan di ruang lingkup hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan ini juga mendorong perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dari praktik penyadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, dorongan pembentukan regulasi khusus tersebut menguat menyusul munculnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, sejumlah tokoh politik, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Baca Juga: Survei BI: Persepsi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi Saat Ini Naik

Menurutnya, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dapat menjadi persoalan serius karena berpotensi merampas hak warga negara.

“Kita dorong agar tak hanya Presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” ujar Habiburokhman dikutip dari laman resmi DPR, Senin (9/11/2026).

Ia mengungkapkan, RUU Penyadapan saat ini masih dalam tahap penyusunan. Setelah pembahasan RUU Perampasan Aset selesai, Komisi III akan mengintensifkan pembahasan sejumlah regulasi lain, termasuk RUU Jabatan Hakim, RUU Advokat, dan RUU Penyadapan.

Baca Juga: Survei BI: Keyakinan Konsumen Meningkat Pada Oktober 2026

“Insyaallah selesai undang-undang perampasan aset ini, setelah itu kita gas undang-undang jabatan hakim, undang-undang advokat, dan undang-undang penyadapan. Jadi tiga undang-undang itu akan kita gas juga di periode ini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News