JAKARTA. Keiikutertaan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) aktif dalam proses seleksi anggota BPK periode 2014-2017 menimbulkan masalah. Dengan keikutsertaan itu dikhawatirkan proses seleksi yang berlangsung di Komisi XI DPR Senin (8/9) tidak sesuai harapan. Calon anggota BPK Muhammad Asdar, yang merupakan Ketua Majelis Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Ketua Umum Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia misalnya, khawatir keiikutsertaan anggota DPR dalam seleksi anggota BPK membuat proses pemilihan anggota BPK tidak transparan. Ada kekhawatiran ini didasarkannya pada potensi terjadinya konflik kepentingan, anggota DPR yang ikut pencalonan diseleksi anggota DPR yang lain. Walau memiliki kemampuan sama dengan calon anggota BPK dari kalangan akademisi dan profesional, keikutsertaan anggota DPR tersebut tetap harus dihindari. "UU BPK menyatakan anggota tidak boleh rangkap dari partai politik, nah yang daftar itu jelas dari partai politik. Rakyat sudah dibodohi," katanya di Gedung DPR Senin (8/9).
DPR aktif jangan ikut seleksi pimpinan BPK!
JAKARTA. Keiikutertaan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) aktif dalam proses seleksi anggota BPK periode 2014-2017 menimbulkan masalah. Dengan keikutsertaan itu dikhawatirkan proses seleksi yang berlangsung di Komisi XI DPR Senin (8/9) tidak sesuai harapan. Calon anggota BPK Muhammad Asdar, yang merupakan Ketua Majelis Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan Ketua Umum Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia misalnya, khawatir keiikutsertaan anggota DPR dalam seleksi anggota BPK membuat proses pemilihan anggota BPK tidak transparan. Ada kekhawatiran ini didasarkannya pada potensi terjadinya konflik kepentingan, anggota DPR yang ikut pencalonan diseleksi anggota DPR yang lain. Walau memiliki kemampuan sama dengan calon anggota BPK dari kalangan akademisi dan profesional, keikutsertaan anggota DPR tersebut tetap harus dihindari. "UU BPK menyatakan anggota tidak boleh rangkap dari partai politik, nah yang daftar itu jelas dari partai politik. Rakyat sudah dibodohi," katanya di Gedung DPR Senin (8/9).