KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik menyetujui sebuah resolusi pada Rabu (3/6) yang bertujuan membatasi Presiden Donald Trump untuk melanjutkan perang melawan Iran. Langkah ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan anggota Partai Republik terhadap konflik yang telah berlangsung selama tiga bulan tersebut. Dalam pemungutan suara, DPR AS menyetujui resolusi tersebut dengan hasil 215 suara berbanding 208.
Sebanyak empat anggota Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung resolusi kekuasaan perang (war powers resolution), yang menginstruksikan Trump menarik pasukan Amerika Serikat dari Iran kecuali Kongres secara resmi menyatakan perang atau memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer. Hasil pemungutan suara ini menjadi kemunduran terbaru bagi Trump di Kongres, meskipun Partai Republik masih memegang mayoritas tipis di DPR maupun Senat. Untuk saat ini, resolusi tersebut masih bersifat simbolis karena harus mendapatkan persetujuan Senat sebelum dapat berlaku efektif. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai konstitusionalitas resolusi kekuasaan perang meskipun nantinya disetujui oleh Kongres.
Baca Juga: Harga Emas Berkilau ke US$ 4.450 di Pagi Ini (4/6), Simak Sentimen yang Menopangnya Meski demikian, hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan kegelisahan sebagian anggota Partai Republik terhadap cara Trump menangani konflik Iran. Langkah ini juga menjadi upaya bipartisan yang jarang terjadi untuk membatasi kewenangan presiden dalam urusan perang, seiring konflik yang kini memasuki bulan keempat. Tiga resolusi serupa sebelumnya gagal lolos di DPR dengan selisih suara yang semakin tipis. Bahkan, pimpinan Partai Republik di DPR sempat menunda pemungutan suara bulan lalu ketika terlihat bahwa resolusi tersebut berpotensi memperoleh dukungan mayoritas. Sementara itu, Senat AS bulan lalu telah meloloskan tahapan prosedural untuk resolusi terpisah namun memiliki substansi serupa, setelah tujuh upaya sebelumnya gagal. Namun, hingga kini belum ada jadwal pemungutan suara lanjutan untuk resolusi tersebut. Empat anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung resolusi tersebut adalah Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, dan Thomas Massie. Tidak ada anggota Partai Demokrat yang menolak resolusi itu, sementara tujuh anggota DPR tidak memberikan suara.
Gelombang Penolakan terhadap Trump Mulai Muncul
Dalam beberapa waktu terakhir, Trump mulai menghadapi perlawanan dari sebagian anggota Partai Republik di Kongres setelah berbulan-bulan hampir tidak ada penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintahannya. Secara terpisah pada Rabu, DPR AS juga menyetujui langkah prosedural yang membuka jalan bagi pemungutan suara atas Ukraine Support Act. Rancangan undang-undang tersebut akan memberikan bantuan keamanan kepada Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. RUU tersebut baru dapat dibahas setelah petisi dukungan mencapai ambang batas 218 tanda tangan bulan lalu.
Baca Juga: Harga Minyak Tergelincir di Pagi Ini (4/6), Lebanon & Israel Sepakat Gencatan Senjata Sebanyak enam anggota Partai Republik dan satu anggota independen yang biasanya memilih bersama Partai Republik mendukung langkah tersebut. Selain isu Iran, sejumlah legislator Partai Republik juga menentang rencana Trump untuk membentuk dana kompensasi yang ditujukan kepada sekutu politiknya yang mengaku menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Anggota Partai Republik juga mengkritik keputusan Trump menunjuk loyalisnya, Bill Pulte, sebagai pelaksana tugas Direktur Intelijen Nasional, mengingat Pulte tidak memiliki pengalaman di bidang keamanan nasional.
Perdebatan Kewenangan Perang antara Presiden dan Kongres
Partai Demokrat mendesak Trump untuk meminta persetujuan Kongres sebelum menggunakan kekuatan militer dalam konflik Iran. Mereka menegaskan bahwa Konstitusi Amerika Serikat menyatakan hanya lembaga legislatif, bukan presiden, yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang. Partai Demokrat juga memperingatkan bahwa Trump berpotensi menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan tanpa strategi yang jelas. Mereka turut menyoroti kenaikan harga bensin, pangan, dan berbagai barang lainnya sejak serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari lalu. "Persetujuan resolusi kekuasaan perang hari ini menandai titik balik yang signifikan. Semakin banyak anggota Partai Republik yang mendengarkan konstituen mereka yang tidak menginginkan perang terbuka tanpa batas di Timur Tengah," ujar Gregory Meeks dalam pernyataannya setelah pemungutan suara.
Baca Juga: Israel dan Lebanon Sepakat untuk Gencatan Senjata Lagi Partai Demokrat menjadikan isu keterjangkauan biaya hidup sebagai tema utama kampanye ekonomi mereka menjelang pemilu sela (midterm election) pada November mendatang, yang akan menentukan apakah Partai Republik tetap menguasai Kongres. Data terbaru menunjukkan harga produsen di Amerika Serikat mencatat kenaikan terbesar dalam empat tahun pada April lalu. Lonjakan tersebut dipicu meningkatnya biaya barang dan jasa sejak perang dimulai.
Pemerintahan Trump Bersikeras Perang Diperlukan
Pemerintahan Trump menegaskan bahwa operasi militer terhadap Iran diperlukan demi menjaga keamanan nasional Amerika Serikat. Pemerintah beralasan bahwa langkah tersebut dibutuhkan untuk mencegah Republik Islam Iran mengembangkan senjata nuklir. Di sisi lain, para anggota Partai Republik yang menentang resolusi pembatasan perang menilai langkah tersebut hanya merupakan manuver politik Partai Demokrat untuk melemahkan posisi Amerika Serikat dan menyerang Trump secara politik.
