JAKARTA. Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Harsa, menyatakan komisinya belum dapat menyetujui kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang diusulkan pemerintah. Demikian hasil rapat kerja yang dilakukan Komisi VII dengan Kementerian ESDM soal penetapan asumsi dasar subsidi listrik RAPBN 2012 yang berlangsung selama hampir lima jam. “Kami justru meminta pemerintah melakukan upaya-upaya menurunkan biaya produksi listrik, dengan merujuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tujuan tertentu sektor hulu listrik pada PT PLN, BP Migas dan Kementerian ESDM,” tandasnya. Salah satu hasil audit yang dimaksud yakni terkait pemenuhan pasokan gas untuk pembangkit listrik muara tawar. Karena pasokan tersebut dialihkan untuk kebutuhan lain, PT PLN jadi mengalami kerugian hampir Rp 6 triliun. Selain itu pemerintah diminta melakukan kajian mengenai TTL yang lebih komprehensif. Tidak hanya terbatas pada aspek kemampuan buyer konsumen, inflasi, dan dampaknya pada beberapa industri seperti yang sudah dilakukan. Menurutnya harus dilakukan juga kajian yang mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas antara lain supply energi primer, dampak kenaikan bagi industri kecil-menengah, serta dampak sosial maupun perekonomian secara keseluruhan. Secara khusus PT PLN diminta melaporkan hasil audit uang jaminan langganan (UJL) sejak kebijakan tersebut diberlakukan PT PLN. Hal ini termasuk UJL korban tsunami Aceh yang hingga kini belum ada laporannya. Teuku menegaskan, “Semua ini kami minta sudah diserahkan ke Komisi VII untuk dibahas lebih lanjut selambat-lambatnya Januari 2012.” Sementara itu, untuk besaran subsidi listrik disepakati berjumlah Rp 45 triliun, yang artinya berkurang sekitar Rp 20 triliun dibanding tahun 2011. Mengenai segala putusan ini, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, menyatakan dapat menerima dan akan menindaklanjutinya. Ia mengatakan semangat pemerintah memang untuk mendorong efisiensi dan penghematan. “Namun, bagaimanapun juga, posisi resmi pemerintah sudah mengajukan usulan rencana kenaikan TTL 10 persen,” ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR belum menyetujui usulan kenaikan TTL
JAKARTA. Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Harsa, menyatakan komisinya belum dapat menyetujui kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang diusulkan pemerintah. Demikian hasil rapat kerja yang dilakukan Komisi VII dengan Kementerian ESDM soal penetapan asumsi dasar subsidi listrik RAPBN 2012 yang berlangsung selama hampir lima jam. “Kami justru meminta pemerintah melakukan upaya-upaya menurunkan biaya produksi listrik, dengan merujuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tujuan tertentu sektor hulu listrik pada PT PLN, BP Migas dan Kementerian ESDM,” tandasnya. Salah satu hasil audit yang dimaksud yakni terkait pemenuhan pasokan gas untuk pembangkit listrik muara tawar. Karena pasokan tersebut dialihkan untuk kebutuhan lain, PT PLN jadi mengalami kerugian hampir Rp 6 triliun. Selain itu pemerintah diminta melakukan kajian mengenai TTL yang lebih komprehensif. Tidak hanya terbatas pada aspek kemampuan buyer konsumen, inflasi, dan dampaknya pada beberapa industri seperti yang sudah dilakukan. Menurutnya harus dilakukan juga kajian yang mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas antara lain supply energi primer, dampak kenaikan bagi industri kecil-menengah, serta dampak sosial maupun perekonomian secara keseluruhan. Secara khusus PT PLN diminta melaporkan hasil audit uang jaminan langganan (UJL) sejak kebijakan tersebut diberlakukan PT PLN. Hal ini termasuk UJL korban tsunami Aceh yang hingga kini belum ada laporannya. Teuku menegaskan, “Semua ini kami minta sudah diserahkan ke Komisi VII untuk dibahas lebih lanjut selambat-lambatnya Januari 2012.” Sementara itu, untuk besaran subsidi listrik disepakati berjumlah Rp 45 triliun, yang artinya berkurang sekitar Rp 20 triliun dibanding tahun 2011. Mengenai segala putusan ini, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, menyatakan dapat menerima dan akan menindaklanjutinya. Ia mengatakan semangat pemerintah memang untuk mendorong efisiensi dan penghematan. “Namun, bagaimanapun juga, posisi resmi pemerintah sudah mengajukan usulan rencana kenaikan TTL 10 persen,” ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News