JAKARTA. DPR belum satu suara soal pembiayaan uji kelayakan (feasibility study) Jembatan Selat Sunda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada yang setuju dan ada pula yang menolak.Anggota Komisi V DPR Nova Iriansyah termasuk orang setuju jika uji kelayakan itu dibiayai APBN. Menurutnya, studi kelayakan itu bisa dibiayai APBN asal sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, transparan dan akuntabel.Nova khawatir jika uji kelayakan itu dilakukan pihak ketiga maka akan merugikan pemerintah. Dirinya tidak ingin jika proyek ini dibiayai pihak ketiga lalu pada akhirnya tetap harus dibayar negara meskipun dalam bentuk penyertaan modal. “Jadi sejak sekarang, kami minta studi diperjelas. Siapa melakukan apa itu harus diperjelas.,” jelas Nova kepada KONTAN, Senin (9/7).Nova tidak mempermasalahkan siapa yang melakukan studi kelayakan itu sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak keluar dari azas. Menurutnya, pemerintah bisa saja bekerjasa sama dengan pihak swasta.Anggota Komisi V DPR Marwan Jafar juga sepakat. Dia menegaskan, pembiayaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda bisa saja berasal dari APBN. Menurutnya, bisa saja biaya studi kelayakan itu dibagi antara investor dengan APBN.Marwan menilai, proyek ini sangat monumental dan bermanfaat dalam rangka mengatasi kemacetan Merak-Bakahueni. Menurutnya, Jembatan Selat Sunda ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui lalu lintas ekonomi yang baik. Karena itu, ia menilai wajar jika megaproyek yang juga termasuk Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini menggunakan dana APBN untuk studi kelayakannya.Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Agung Budi Santoso keberatan studi kelayakan ini memakai dana APBN. "Tidak masalah siapa yang akan lakukan, pemerintah atau swasta. Tapi jangan pakai APBN," tandas Agung, akhir pekan lalu.Hingga saat ini belum ada kesepakatan pemerintah dengan DPR soal pemakaian dana APBN ini. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengaku belum memutuskan sumber pembiayaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda itu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR belum satu suara soal pembiayaan studi JSS
JAKARTA. DPR belum satu suara soal pembiayaan uji kelayakan (feasibility study) Jembatan Selat Sunda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada yang setuju dan ada pula yang menolak.Anggota Komisi V DPR Nova Iriansyah termasuk orang setuju jika uji kelayakan itu dibiayai APBN. Menurutnya, studi kelayakan itu bisa dibiayai APBN asal sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, transparan dan akuntabel.Nova khawatir jika uji kelayakan itu dilakukan pihak ketiga maka akan merugikan pemerintah. Dirinya tidak ingin jika proyek ini dibiayai pihak ketiga lalu pada akhirnya tetap harus dibayar negara meskipun dalam bentuk penyertaan modal. “Jadi sejak sekarang, kami minta studi diperjelas. Siapa melakukan apa itu harus diperjelas.,” jelas Nova kepada KONTAN, Senin (9/7).Nova tidak mempermasalahkan siapa yang melakukan studi kelayakan itu sepanjang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak keluar dari azas. Menurutnya, pemerintah bisa saja bekerjasa sama dengan pihak swasta.Anggota Komisi V DPR Marwan Jafar juga sepakat. Dia menegaskan, pembiayaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda bisa saja berasal dari APBN. Menurutnya, bisa saja biaya studi kelayakan itu dibagi antara investor dengan APBN.Marwan menilai, proyek ini sangat monumental dan bermanfaat dalam rangka mengatasi kemacetan Merak-Bakahueni. Menurutnya, Jembatan Selat Sunda ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui lalu lintas ekonomi yang baik. Karena itu, ia menilai wajar jika megaproyek yang juga termasuk Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini menggunakan dana APBN untuk studi kelayakannya.Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Agung Budi Santoso keberatan studi kelayakan ini memakai dana APBN. "Tidak masalah siapa yang akan lakukan, pemerintah atau swasta. Tapi jangan pakai APBN," tandas Agung, akhir pekan lalu.Hingga saat ini belum ada kesepakatan pemerintah dengan DPR soal pemakaian dana APBN ini. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengaku belum memutuskan sumber pembiayaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda itu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
