Jakarta. Pemerintah dan Komisi VI DPR juga belum menyepakati pagu anggaran penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Dalam pembahasan Senin (20/6) malam, hanya terjadi kesepakatan tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus yang membahas pencairan PMN BUMN. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemerintah mengusulkan PMN untuk 23 BUMN sebesar Rp 34,31 triliun. Dari jumlah itu, Rp 31,7 triliun adalah PMN tunai, sementara Rp 2,68 triliun sisanya PMN nontunai.
DPR belum setuju anggaran PMN BUMN
Jakarta. Pemerintah dan Komisi VI DPR juga belum menyepakati pagu anggaran penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Dalam pembahasan Senin (20/6) malam, hanya terjadi kesepakatan tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus yang membahas pencairan PMN BUMN. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemerintah mengusulkan PMN untuk 23 BUMN sebesar Rp 34,31 triliun. Dari jumlah itu, Rp 31,7 triliun adalah PMN tunai, sementara Rp 2,68 triliun sisanya PMN nontunai.
